Jakarta: Visa memperbarui Indonesia Security Roadmap untuk merespons perubahan lanskap keamanan pembayaran digital. Pembaruan ini mencakup lima prioritas yang dinilai penting untuk memperkuat keamanan, ketahanan, dan kepercayaan dalam ekosistem pembayaran di Indonesia.
Head of Risk, IPVMC, Visa, Abdul Rahim, mengatakan pembaruan roadmap tersebut diperlukan seiring berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai bentuk ancaman baru. Salah satunya adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang membuat serangan penipuan semakin cepat, personal, dan sulit dikenali.
“Tahun ini, 2026, kami kembali memperbarui Indonesia Security Roadmap sebagai respons terhadap ancaman yang saat ini kami hadapi,” ujar Abdul Rahim dalam Media Roundtable Visa Indonesia Risk Forum 2026, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Adapun prioritas pertama adalah memperkuat kemampuan menghadapi ancaman yang didorong AI. Visa melihat perkembangan AI turut mengubah cara serangan dilakukan sehingga diperlukan kemampuan mitigasi yang dapat mengikuti perkembangan ancaman tersebut.
Baca Juga :
Pengguna MRT Blok A Kini Bisa Pakai Visa
“Kita kembali menyaksikan peningkatan kasus penipuan dan serangan penipuan yang melibatkan AI, dan industri harus benar-benar siap untuk menanggapi ancaman semacam itu,” ungkapnya.
Prioritas kedua yakni meningkatkan autentikasi untuk menciptakan pengalaman digital yang aman dan tetap praktis. Visa mendorong penggunaan metode autentikasi yang lebih kuat, termasuk biometrik dan passkey, sebagai bagian dari pergeseran dari penggunaan SMS OTP.
Selanjutnya, prioritas ketiga adalah memperkuat keamanan siber untuk mengantisipasi ancaman yang terus berkembang. Salah satu langkah yang didorong adalah penilaian terhadap postur keamanan siber secara berkala untuk membantu pelaku dalam ekosistem pembayaran memahami dan memperkuat kesiapan mereka.
Prioritas keempat berkaitan dengan jaminan integritas pemrosesan dan ketahanan sistem. Visa mendorong pelaku dalam ekosistem pembayaran untuk meninjau kemampuan serta logika pemrosesan guna mendeteksi dan menghentikan potensi manipulasi data maupun ancaman terhadap transaksi.
Baca Juga :
BRI Gandeng Visa Hadirkan Kartu Kredit Premium, Cek Keuntungan yang Ditawarkan
“Jaminan integritas pemrosesan dan ketahanan sistem pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar meninjau semua kemampuan pemrosesan dan logika pemrosesan, sehingga jika ada kasus di mana pelaku ancaman mencoba memanipulasi data, mereka siap untuk mendeteksi dan menghentikan transaksi semacam itu,” jelasnya.
Terakhir, Visa memasukkan kesiapan menghadapi post-quantum cryptography sebagai salah satu prioritas. Perkembangan komputasi kuantum dinilai berpotensi memberikan tantangan terhadap sistem enkripsi yang digunakan saat ini sehingga kesiapan terhadap perubahan teknologi tersebut perlu dilakukan sejak dini.
Abdul Rahim mengatakan berbagai prioritas dalam roadmap ini memiliki cakupan dan jangka waktu yang berbeda, namun diarahkan pada tujuan yang sama, yakni memperkuat keamanan, ketahanan, dan kepercayaan dalam ekosistem pembayaran.
“Meskipun ini sebenarnya merupakan tantangan jangka panjang, penting bagi kita, bagi industri ini, untuk mempersiapkan diri sejak dini guna membantu menjaga integritas pembayaran digital di masa depan,” tutupnya.
Jakarta:
Visa memperbarui Indonesia Security Roadmap untuk merespons perubahan lanskap keamanan pembayaran digital. Pembaruan ini mencakup lima prioritas yang dinilai penting untuk memperkuat keamanan, ketahanan, dan kepercayaan dalam ekosistem pembayaran di Indonesia.
Head of Risk, IPVMC, Visa, Abdul Rahim, mengatakan pembaruan roadmap tersebut diperlukan seiring berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai bentuk ancaman baru. Salah satunya adalah penggunaan kecerdasan buatan (AI) yang membuat serangan penipuan semakin cepat, personal, dan sulit dikenali.
“Tahun ini, 2026, kami kembali memperbarui Indonesia Security Roadmap sebagai respons terhadap ancaman yang saat ini kami hadapi,” ujar Abdul Rahim dalam Media Roundtable Visa Indonesia Risk Forum 2026, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Adapun prioritas pertama adalah memperkuat kemampuan menghadapi ancaman yang didorong AI. Visa melihat perkembangan AI turut mengubah cara serangan dilakukan sehingga diperlukan kemampuan mitigasi yang dapat mengikuti perkembangan ancaman tersebut.
“Kita kembali menyaksikan peningkatan kasus penipuan dan serangan penipuan yang melibatkan AI, dan industri harus benar-benar siap untuk menanggapi ancaman semacam itu,” ungkapnya.
Prioritas kedua yakni meningkatkan autentikasi untuk menciptakan pengalaman digital yang aman dan tetap praktis. Visa mendorong penggunaan metode autentikasi yang lebih kuat, termasuk biometrik dan passkey, sebagai bagian dari pergeseran dari penggunaan SMS OTP.
Selanjutnya, prioritas ketiga adalah memperkuat keamanan siber untuk mengantisipasi ancaman yang terus berkembang. Salah satu langkah yang didorong adalah penilaian terhadap postur keamanan siber secara berkala untuk membantu pelaku dalam ekosistem pembayaran memahami dan memperkuat kesiapan mereka.
Prioritas keempat berkaitan dengan jaminan integritas pemrosesan dan ketahanan sistem. Visa mendorong pelaku dalam ekosistem pembayaran untuk meninjau kemampuan serta logika pemrosesan guna mendeteksi dan menghentikan potensi manipulasi data maupun ancaman terhadap transaksi.
“Jaminan integritas pemrosesan dan ketahanan sistem pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar meninjau semua kemampuan pemrosesan dan logika pemrosesan, sehingga jika ada kasus di mana pelaku ancaman mencoba memanipulasi data, mereka siap untuk mendeteksi dan menghentikan transaksi semacam itu,” jelasnya.
Terakhir, Visa memasukkan kesiapan menghadapi post-quantum cryptography sebagai salah satu prioritas. Perkembangan komputasi kuantum dinilai berpotensi memberikan tantangan terhadap sistem enkripsi yang digunakan saat ini sehingga kesiapan terhadap perubahan teknologi tersebut perlu dilakukan sejak dini.
Abdul Rahim mengatakan berbagai prioritas dalam roadmap ini memiliki cakupan dan jangka waktu yang berbeda, namun diarahkan pada tujuan yang sama, yakni memperkuat keamanan, ketahanan, dan kepercayaan dalam ekosistem pembayaran.
“Meskipun ini sebenarnya merupakan tantangan jangka panjang, penting bagi kita, bagi industri ini, untuk mempersiapkan diri sejak dini guna membantu menjaga integritas pembayaran digital di masa depan,” tutupnya.
(PRI)
