medcom.id, Jakarta: Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menandatangani kesepakatan bersama memperkuat kemandirian pemerintahan kabupaten dan desa.
Dalam kesepakatan, kedua organisasi itu sepakat bekerja sama menyosialisasikan dan melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Kesepakatan dilakukan sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan desa dan desa adat, kawasan perdesaan, dan desa-kabupaten di seluruh kabupaten di Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko menyambut baik langkah yang diambil kedua organisasi tersebut. "Kesepakatan ini dapat memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat desa dan seluruh perangkat yang ada di dalamnya," kata Budiman, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2015).
Budiman yang merupakan ketua Dewan Pembina Apdesi ini menyatakan kerja sama kedua asosiasi itu sangat strategis. "Ke depan kedua asosiasi ini dapat menjadi bagian terdepan mengawal pelaksanaan kedua UU itu," tuturnya.
Pasca notakesepakatan kerjasama ini, lanjut Budiman, masing-masing tim teknis akan merumuskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan bersama.
Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, memastikan ada kebijakan pendukung di tingkat kabupaten dan desa atau desa adat, dan melakukan penataan kerja sama kedua asosiasi tersebut di level kabupaten.
Kerja sama keduanya juga diharapkan bisa menyelaraskan pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan desa-kabupaten. Termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah desa, serta kelembagaan desa.
medcom.id, Jakarta: Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menandatangani kesepakatan bersama memperkuat kemandirian pemerintahan kabupaten dan desa.
Dalam kesepakatan, kedua organisasi itu sepakat bekerja sama menyosialisasikan dan melaksanakan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Kesepakatan dilakukan sebagai upaya mempercepat pelaksanaan pembangunan desa dan desa adat, kawasan perdesaan, dan desa-kabupaten di seluruh kabupaten di Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Budiman Sujatmiko menyambut baik langkah yang diambil kedua organisasi tersebut. "Kesepakatan ini dapat memajukan dan menyejahterakan kehidupan masyarakat desa dan seluruh perangkat yang ada di dalamnya," kata Budiman, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/8/2015).
Budiman yang merupakan ketua Dewan Pembina Apdesi ini menyatakan kerja sama kedua asosiasi itu sangat strategis. "Ke depan kedua asosiasi ini dapat menjadi bagian terdepan mengawal pelaksanaan kedua UU itu," tuturnya.
Pasca notakesepakatan kerjasama ini, lanjut Budiman, masing-masing tim teknis akan merumuskan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan bersama.
Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, memastikan ada kebijakan pendukung di tingkat kabupaten dan desa atau desa adat, dan melakukan penataan kerja sama kedua asosiasi tersebut di level kabupaten.
Kerja sama keduanya juga diharapkan bisa menyelaraskan pembangunan desa, kawasan perdesaan, dan desa-kabupaten. Termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat, pemerintah desa, serta kelembagaan desa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
