Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengeluarkan surat keputusan (SK) pemanfaatan lahan Perhutani sebagai tempat relokasi korban bencana erupsi Gunung Semeru. Hal itu dinilai bukti nyata pemerintah peduli pada masyarakat.
"SK tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah, khususnya LHK peduli terhadap masyarakat,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember), Charles Meikyansah, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Desember 2021.
Anggota Komisi XI DPR itu menyebut erupsi Semeru meluluhlantakkan banyak rumah dan lahan warga. Sehingga tidak bisa lagi difungsikan sebagaimana mestinya.
Pemanfaatan lahan Perhutani diyakini membantu kehidupan masyarakat terdampak erupsi. Setidaknya, masyarakat bisa mendapatkan lahan untuk melanjutkan kehidupan yang layak tanpa dibayang-bayangi erupsi Semeru.
“Adanya SK dari LHK ini kabar gembira buat warga. Masyarakat bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan bisa hidup nyaman dalam kehidupan barunya,” ungkap dia.
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem itu meminta pihak-pihak terkait segera menindaklanjuti SK Menteri LHK tersebut. Sehingga upaya relokasi bisa segera dilakukan.
“Kita mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Kementerian PUPR dan pihak terkait lainnya untuk berkoordinasi terkait program pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap. Lebih cepat lebih baik,” tandas mantan jurnalis ini.
Sebelumnya, Menteri KLHK menerbitkan SK izin penggunaan lahan bagi hunian sementara sekaligus hunian tetap dengan format terintegrasi sebagai smart village di kawasan Candipuro dan Pronojiwo, Lumajang. Keluarnya SK tersebut menuai banyak pujian dari berbagai pihak.
baca: Lahan Relokasi untuk Warga Terdampak Semeru Telah Tersedia
Jakarta: Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengeluarkan surat keputusan (SK) pemanfaatan lahan Perhutani sebagai tempat relokasi korban bencana
erupsi Gunung Semeru. Hal itu dinilai bukti nyata pemerintah peduli pada masyarakat.
"SK tersebut menjadi salah satu bukti bahwa pemerintah, khususnya LHK peduli terhadap masyarakat,” kata anggota
DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur IV (Lumajang dan Jember), Charles Meikyansah, melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Desember 2021.
Anggota Komisi XI DPR itu menyebut erupsi Semeru meluluhlantakkan banyak rumah dan lahan warga. Sehingga tidak bisa lagi difungsikan sebagaimana mestinya.
Pemanfaatan lahan Perhutani diyakini membantu kehidupan masyarakat terdampak erupsi. Setidaknya, masyarakat bisa mendapatkan lahan untuk melanjutkan kehidupan yang layak tanpa dibayang-bayangi erupsi Semeru.
“Adanya SK dari LHK ini kabar gembira buat warga. Masyarakat bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang layak dan bisa hidup nyaman dalam kehidupan barunya,” ungkap dia.
Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem itu meminta pihak-pihak terkait segera menindaklanjuti SK Menteri LHK tersebut. Sehingga upaya relokasi bisa segera dilakukan.
“Kita mendorong pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Kementerian PUPR dan pihak terkait lainnya untuk berkoordinasi terkait program pembangunan hunian sementara maupun hunian tetap. Lebih cepat lebih baik,” tandas mantan jurnalis ini.
Sebelumnya, Menteri KLHK menerbitkan SK izin penggunaan lahan bagi hunian sementara sekaligus hunian tetap dengan format terintegrasi sebagai smart village di kawasan Candipuro dan Pronojiwo, Lumajang. Keluarnya SK tersebut menuai banyak pujian dari berbagai pihak.
baca:
Lahan Relokasi untuk Warga Terdampak Semeru Telah Tersedia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
