medcom.id, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggodok revisi UU Penyiaran. Salah satu aspek yang dimasukkan dalam pembahasan revisi tersebut ialah digitalisasi.
Menkominfo Rudiantara menegaskan, digitalisasi harus lebih dulu berjalan meski revisi UU Penyiaran belum disahkan sebagai panduan memasuki era serba digital itu.
"Kita tidak bisa menunggu regulasi berjalan. Kita harus berjalan paralel agar masyarakat percaya diri. Digitalisasi keniscayaan," kata Rudiantara pada
seminar Penguatan Lembaga dengan Semangat Nawacita melalui Penyiaran di Hotel Santika, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/10/2016).
Naskah revisi saat ini sedang dikomunikasikan dengan Komisi I DPR. Komunikasi dianggap perlu agar tak ada lagi perdebatan antara pemerintah dan anggota legislatif saat pembahasan RUU. UU ini lah yang nantinya menjadi rujukan utama implementasi digitalisasi.
Sementara itu, Rudiantara mengatakan, digitalisasi bukan hanya tugas Kemenkominfo. Kementerian lain harus ambil bagian.
"Ini bukan hanya tugas Kemkominfo tapi harus didukung oleh Kementerian Perindustrian," ucap Rudiantara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz menjelaskan, lamanya pembahasan revisi UU Penyiaran lantaran tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan legislatif. Bahkan, revisi sudah dibahas oleh Komisi I DPR sejak periode lalu.
Namun, Meutya memastikan RUU bisa diselesaikan sesegera mungkin. "Rumusannya ada di DPR. Dari Komisi I mudah-mudahan sudah bisa selesaikan dan dibawa ke paripurna," kata Meutya.
Politikus Golkar ini mengatakan, UU Penyiaran harus dirubah total. Sebab, di dalamnya ada aspek digitalisasi yang tidak mencakup perubahan teknologi melainkan juga perubahan bisnis dan masyarakatnya.
Revisi, kata Meutya, akan sama seperti membuat produk undang-undang baru.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menggodok revisi UU Penyiaran. Salah satu aspek yang dimasukkan dalam pembahasan revisi tersebut ialah digitalisasi.
Menkominfo Rudiantara menegaskan, digitalisasi harus lebih dulu berjalan meski revisi UU Penyiaran belum disahkan sebagai panduan memasuki era serba digital itu.
"Kita tidak bisa menunggu regulasi berjalan. Kita harus berjalan paralel agar masyarakat percaya diri. Digitalisasi keniscayaan," kata Rudiantara pada
seminar Penguatan Lembaga dengan Semangat Nawacita melalui Penyiaran di Hotel Santika, Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (6/10/2016).
Naskah revisi saat ini sedang dikomunikasikan dengan Komisi I DPR. Komunikasi dianggap perlu agar tak ada lagi perdebatan antara pemerintah dan anggota legislatif saat pembahasan RUU. UU ini lah yang nantinya menjadi rujukan utama implementasi digitalisasi.
Sementara itu, Rudiantara mengatakan, digitalisasi bukan hanya tugas Kemenkominfo. Kementerian lain harus ambil bagian.
"Ini bukan hanya tugas Kemkominfo tapi harus didukung oleh Kementerian Perindustrian," ucap Rudiantara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz menjelaskan, lamanya pembahasan revisi UU Penyiaran lantaran tidak adanya kesepahaman antara pemerintah dan legislatif. Bahkan, revisi sudah dibahas oleh Komisi I DPR sejak periode lalu.
Namun, Meutya memastikan RUU bisa diselesaikan sesegera mungkin. "Rumusannya ada di DPR. Dari Komisi I mudah-mudahan sudah bisa selesaikan dan dibawa ke paripurna," kata Meutya.
Politikus Golkar ini mengatakan, UU Penyiaran harus dirubah total. Sebab, di dalamnya ada aspek digitalisasi yang tidak mencakup perubahan teknologi melainkan juga perubahan bisnis dan masyarakatnya.
Revisi, kata Meutya, akan sama seperti membuat produk undang-undang baru.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
