Antisipasi Pemerintah dalam Mengatasi Varian Omicron

Jakarta: Pada 31 Desember 2021, Pemerintah Indonesia mengumumkan 136 kasus Covid-19 varian Omicron. Jumlah ini bertambah dua kali lipat dari yang sebelumnya yakni 68 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, sebanyak 29 pasien adalah Orang Tanpa Gejala (OTG). Penambahan kasus varian Omicron tersebut sudah terjadi transmisi penularan lokal. Hal ini membuat Presiden Joko Widodo meminta prosedur mitigasi disiapkan secara matang. Sehingga penyebaran kasus varian Omicron tidak bertambah luas. Apalagi pemerintah telah mencanangkan agar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dan Work From Office (WFO) segera dimulai. "Sudah terjadi transmisi lokal kasus varian Omicron, sehingga mitigasi harus kita siapkan," kata Jokowi pada rapat terbatas (ratas) evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diadakan Senin, 22 Januari 2022. Jokowi juga menjelaskan bahwa sebagian besar varian Omicron berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Sehingga, ia meminta Badan Intelejen Negara (BIN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). "Kalau saya lihat, kenaikan menjadi 136 kasus ini hampir seluruhnya berasal dari kasus impor. Saya minta sekali lagi BIN, Polri yang menyangkut urusan karantina untuk lebih diawasi," ujar Jokowi. Jokowi juga menetapkan program vaksinasi booster Covid-19 yang dimulai pada 12 Januari 2022 mendatang. "Program vaksinasi booster sudah diputuskan oleh Presiden bahwa akan jalan pada 12 Januari. Ini (vaksinasi booster) diberikan ke golongan dewasa diatas 18 tahun sesuai anjuran WHO," tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Namun Budi juga memastikan bahwa vaksinasi booster hanya akan diberikan kepada kabupaten kota yang memenuhi kriteria, yaitu 70 persen vaksin pertama dan 60 persen vaksin kedua. (Hana Nushratu)