Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. ist

Pentingnya Kesiapsiagaan Masyarakat untuk Hadapi Ancaman Bencana

Adri Prima • 15 Juli 2026 20:13

Ringkasnya gini..

MPR menilai edukasi mitigasi, penguatan infrastruktur, dan kesiapsiagaan masyarakat krusial menghadapi ancaman bencana.
BMKG mencatat 43.439 gempa sepanjang 2025 dan mengingatkan pentingnya mitigasi serta sistem peringatan dini.
BNPB dan BRIN menekankan kolaborasi lintas sektor serta kesiapan daerah untuk meminimalkan dampak bencana.

Jakarta: Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat menegaskan bahwa membangun kesiapsiagaan masyarakat dengan edukasi mitigasi bencana menyeluruh sangat penting sebagai bagian upaya menghadapi ancaman bencana di tanah air. "Langkah antisipatif terhadap ancaman bencana di tanah air harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari penguatan infrastruktur, optimalisasi teknologi, hingga kesiapsiagaan masyarakat," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam sambutannya pada diskusi daring bertema Peningkatan Aktivitas Seismik di Pasifik Implikasi dan Langkah Antisipatif Bagi Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (15/7). Diskusi yang dimoderatori Tantri Moerdopo (Tim Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Maryanto S. Kom, M.Si (Analis Kebencanaan Ahli Madya di Direktorat Optimasi Jaringan Logistik Dan Peralatan, Kedeputian Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB), Dr. Wijayanto, S.T., M.Sc. (Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), dan Dr. Ing. Ir. Widjo Kongko, M.Eng. (Peneliti Senior Bidang Tsunami, Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN) sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula Tri Nirmala Ningrum (Direktur Yayasan Skala Indonesia) sebagai penanggap. Menurut Rerie, memasuki pertengahan 2026, aktivitas kegempaan di sepanjang Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire) menunjukkan dinamika yang sangat tinggi, ditandai dengan rentetan gempa bermagnitudo besar yang melanda beberapa wilayah dan mengancam keselamatan masyarakat. Baca Juga : Lestari Moerdijat: Edukasi Kebencanaan Penting untuk Hadapi Dampak Perubahan Iklim Ia berpendapat bahwa langkah antisipatif juga harus dilakukan pemerintah dengan mempersiapkan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya menghadapi dampak bencana, melalui berbagai upaya. Lebih jauh, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, mendorong agar kolaborasi lintas sektor juga mesti diperkuat untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut mendorong agar aktivitas seismik yang terus terjadi dapat diantisipasi dengan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG, Wijayanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di tanah air. “Kejadian gempa itu tidak dapat diprediksi sehingga diperlukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut,” ujar Wijayanto. Menurut Wijayanto, sumber gempa di tanah air bersumber pada dua peristiwa yaitu subduksi lempeng (Megatrust) dan sesar atau patahan lempeng aktif. Zona megatrust di Indonesia, terdapat 14 segmen yang berpotensi menyebabkan gempa dengan magnitudo di atas 8,5. “Dampak dari gempa itu, dapat berupa longsor, likuifaksi, tsunami, runtuhan batu, dan efek ikutan lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa,” sambungnya. Karena itu, Wijayanto sepakat langkah antisipasi harus konsisten dilakukan dengan memanfaatkan peta rawan bencana, memperkuat sistem informasi bencana, dan membangun mitigasi bencana yang mudah dipahami masyarakat. Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN, Widjo Kongko mengungkapkan bahwa 60% tsunami terjadi karena dipicu gempa tektonik dan 22% disebabkan gempa vulkanik. Menurut Widjo Kongko, sepanjang 300 tahun (1700-2022), terjadi 13 kejadian tsunami besar di kawasan Samudera Pasifik, yang berimbas di Indonesia. Di Indonesia, ungkap dia, sudah memanfaatkan Ina TEWS sejak 11 November 2008, alat tersebut dapat memberi peringatan tsunami kurang dari 3 menit agar masyarakat dapat segera menghindar. “Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, 60% kota-kota di Indonesia berada di pesisir pantai yang rawan tsunami. Selain itu, wilayah penting seperti PLTU, kawasan industri, dan pariwisata juga berada di pesisir,” ujar Widjo Kongko. Widjo Kongko menegaskan, pemahaman masyarakat akan bahaya dan risiko, serta sistem peringatan dini yang tangguh harus menjadi perhatian serius semua pihak, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Analis Kebencanaan Ahli Madya di Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Maryanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 tercatat 1.189 bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Meski tidak sebanyak bencana hidrometeorologi, tambah Maryanto, bencana geologis seperti gempa berdampak lebih besar. Menurut Maryanto, logistik merupakan elemen penting dalam upaya penanggulangan bencana. Apalagi, ujar dia, dampak gempa seringkali merusak infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan bencana. Maryanto menjelaskan koordinasi yang baik di lapangan sangat penting dalam penanganan dampak bencana. Hambatan birokrasi dan ego sektoral seringkali menjadi tantangan di lapangan. “Membangun kesiapsiagaan daerah dan masyarakat sangat penting untuk diwujudkan dalam mengantisipasi dampak bencana di tanah air,” tegas Maryanto. Direktur Yayasan Skala Indonesia, Tri Nirmala Ningrum berpendapat bahwa Indonesia sejatinya tidak kekurangan pengetahuan terkait bencana dan memiliki sistem monitoring bencana yang baik. Namun, menurut Tri, modal pengetahuan dan teknologi itu seperti tidak terlihat saat bencana datang. Pemerintah dan masyarakat masih gagap menghadapi bencana. "Input teknologi dan pengetahuan tidak diimbangi dengan kesiapan secara sosial dalam menghadapi bencana," ujar Tri. Ia menyatakan, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat bahwa menghadapi kejadian alam yang keras, mematikan, dan menghancurkan seperti gempa, manusia memiliki dua pilihan. Pertama, ujar Saur, berdamai dengan kenyataan keras itu atau mengaku kalah terhadap kekerasan alam itu. "Kalau pilihannya mengaku kalah dengan alam, maka lakukanlah relokasi warga dari tempat-tempat yang terancam oleh potensi gempa dan tsunami," tegas Saur. Menurut Saur, hal itu adalah kesadaran manusia mengakui kekalahan terhadap alam. Namun, bila pilihannya berdamai dengan kenyataan alam yang keras itu, semua bangunan harus tahan gempa dan masyarakatnya harus memahami itu. Saur menilai, upaya berdamai dengan kenyataan alam yang keras itu mewajibkan masyarakat membangun rumah tahan gempa akan banyak menghadapi kendala. "Masyarakat, saat ini, sadar wilayahnya rawan gempa tetapi tidak menghiraukan bahayanya," ujar Saur. Menurut Saur, harus mulai dipikirkan untuk mengambil opsi mengalah terhadap kekerasan alam, dengan melakukan relokasi masyarakat dari kawasan-kawasan rawan bencana.

Baca Juga :

Lestari Moerdijat: Edukasi Kebencanaan Penting untuk Hadapi Dampak Perubahan Iklim

Ia berpendapat bahwa langkah antisipatif juga harus dilakukan pemerintah dengan mempersiapkan infrastruktur dan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait upaya menghadapi dampak bencana, melalui berbagai upaya.

Lebih jauh, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, mendorong agar kolaborasi lintas sektor juga mesti diperkuat untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut mendorong agar aktivitas seismik yang terus terjadi dapat diantisipasi dengan mekanisme ketahanan adaptif masyarakat.

Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG, Wijayanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 43.439 kejadian gempa di tanah air.

“Kejadian gempa itu tidak dapat diprediksi sehingga diperlukan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut,” ujar Wijayanto.

Menurut Wijayanto, sumber gempa di tanah air bersumber pada dua peristiwa yaitu subduksi lempeng (Megatrust) dan sesar atau patahan lempeng aktif.

Zona megatrust di Indonesia, terdapat 14 segmen yang berpotensi menyebabkan gempa dengan magnitudo di atas 8,5.

“Dampak dari gempa itu, dapat berupa longsor, likuifaksi, tsunami, runtuhan batu, dan efek ikutan lainnya yang dapat menimbulkan korban jiwa,” sambungnya.

Karena itu, Wijayanto sepakat langkah antisipasi harus konsisten dilakukan dengan memanfaatkan peta rawan bencana, memperkuat sistem informasi bencana, dan membangun mitigasi bencana yang mudah dipahami masyarakat.

Peneliti Senior Bidang Tsunami BRIN, Widjo Kongko mengungkapkan bahwa 60% tsunami terjadi karena dipicu gempa tektonik dan 22% disebabkan gempa vulkanik.

Menurut Widjo Kongko, sepanjang 300 tahun (1700-2022), terjadi 13 kejadian tsunami besar di kawasan Samudera Pasifik, yang berimbas di Indonesia.

Di Indonesia, ungkap dia, sudah memanfaatkan Ina TEWS sejak 11 November 2008, alat tersebut dapat memberi peringatan tsunami kurang dari 3 menit agar masyarakat dapat segera menghindar.

“Tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, 60% kota-kota di Indonesia berada di pesisir pantai yang rawan tsunami. Selain itu, wilayah penting seperti PLTU, kawasan industri, dan pariwisata juga berada di pesisir,” ujar Widjo Kongko.

Widjo Kongko menegaskan, pemahaman masyarakat akan bahaya dan risiko, serta sistem peringatan dini yang tangguh harus menjadi perhatian serius semua pihak, sebagai bagian dari upaya membangun kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Analis Kebencanaan Ahli Madya di Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB, Maryanto mengungkapkan bahwa sepanjang 2026 tercatat 1.189 bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi.

Meski tidak sebanyak bencana hidrometeorologi, tambah Maryanto, bencana geologis seperti gempa berdampak lebih besar.

Menurut Maryanto, logistik merupakan elemen penting dalam upaya penanggulangan bencana.

Apalagi, ujar dia, dampak gempa seringkali merusak infrastruktur yang sangat dibutuhkan dalam proses penyaluran bantuan bencana.

Maryanto menjelaskan koordinasi yang baik di lapangan sangat penting dalam penanganan dampak bencana. Hambatan birokrasi dan ego sektoral seringkali menjadi tantangan di lapangan.

“Membangun kesiapsiagaan daerah dan masyarakat sangat penting untuk diwujudkan dalam mengantisipasi dampak bencana di tanah air,” tegas Maryanto.

Direktur Yayasan Skala Indonesia, Tri Nirmala Ningrum berpendapat bahwa Indonesia sejatinya tidak kekurangan pengetahuan terkait bencana dan memiliki sistem monitoring bencana yang baik.

Namun, menurut Tri, modal pengetahuan dan teknologi itu seperti tidak terlihat saat bencana datang. Pemerintah dan masyarakat masih gagap menghadapi bencana.

"Input teknologi dan pengetahuan tidak diimbangi dengan kesiapan secara sosial dalam menghadapi bencana," ujar Tri.

Ia menyatakan, pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan sangat penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana.

Wartawan senior Saur Hutabarat berpendapat bahwa menghadapi kejadian alam yang keras, mematikan, dan menghancurkan seperti gempa, manusia memiliki dua pilihan.

Pertama, ujar Saur, berdamai dengan kenyataan keras itu atau mengaku kalah terhadap kekerasan alam itu.

"Kalau pilihannya mengaku kalah dengan alam, maka lakukanlah relokasi warga dari tempat-tempat yang terancam oleh potensi gempa dan tsunami," tegas Saur.

Menurut Saur, hal itu adalah kesadaran manusia mengakui kekalahan terhadap alam. Namun, bila pilihannya berdamai dengan kenyataan alam yang keras itu, semua bangunan harus tahan gempa dan masyarakatnya harus memahami itu.

Saur menilai, upaya berdamai dengan kenyataan alam yang keras itu mewajibkan masyarakat membangun rumah tahan gempa akan banyak menghadapi kendala.

"Masyarakat, saat ini, sadar wilayahnya rawan gempa tetapi tidak menghiraukan bahayanya," ujar Saur.

Menurut Saur, harus mulai dipikirkan untuk mengambil opsi mengalah terhadap kekerasan alam, dengan melakukan relokasi masyarakat dari kawasan-kawasan rawan bencana.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(PRI)