Konsep Prabowo Tingkatkan Pelayan Publik Kudet

Jakarta: Influencer Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Mukhamad Misbakhun, mempertanyakan konsep capres 02 Prabowo Subianto dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia menilai Prabowo masih kurang melek teknologi alias kudet (kurang update). "Sehingga tidak memiliki gagasan pelayanan publik melalui e-government. Padahal, saat ini teknologi informasi berkembang pesat," kata Mukhammad Misbakhun dalam keterangnya, di Jakarta, Senin, 1 April 2019. Menurut Misbakhun, banyak negara saat ini telah menerapkan pelayanan publik dengan berbasis pada e-government. Prinsipnya, kata dia, adalah tata kelola untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan 'good governance'.  "Namun, Pak Prabowo masih menawarkan pelayanan publik dengan teknologi lama," ujarnya. Misbakhun  juga membandingkan visi Prabowo dengan Joko Widodo yang menawarkan konsep "dilan" yakni istilah dari publik yang berbasis e-government, atau digital dan melayani. Anggota Komisi XI DPR RI ini menuturkan, di era Presiden Joko Widodo, pemerintah meluncurkan pelayanan Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terpadu yang dapat dimanfaatkan, baik oleh investor kelas kakap, perusahaan kelas menengah, maupun perorangan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).     Misbakhun menambahkan, pada pemerintahan Presiden Jokowi juga terus mendorong penerapan e-budgeting, e-katalog, dan e-procurement. "Inilah perwujudan 'dilan' dalam pelayanan publik yang selama pemerintahan Presiden Jokowi sudah dirintis dan berjalan," tutur Misbakhun. Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kini proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) pun dilakukan melalui online. Badan Kepegawaian Negara (BKN), kata dia, kini menerapkan Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) yang menutup celah penyimpangan dalam rekrutmen calon amtenar. "Ini semua dilakukan guna meningkatkan kualitas ASN, meningkatkan kualitas birokrat, serta memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjadi abdi negara, sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki berdasarkan hasil tes, minat, dan bakat," terangnya. Misbakhun juga melihat beberapa daerah sudah menerapkan e-budgeting secara baik, dan bahkan penarapan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik sudah menjangkau desa. Misalnya, aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0. Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur II ini meyakini,digitalisasi layanan pemerintahan juga akan mencegah praktik korupsi. "Dengan teknologi informasi maka pertemuan tatap muka yang membuka celah transaksi korupsi bisa diminimalkan," pungkasnya.