Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih lewat kebijakan efisiensi anggaran. Selain menghemat, langkah ini juga menutup celah korupsi tanpa memangkas belanja pegawai, layanan publik, atau bantuan sosial.
"Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat," kata Akademisi Unismuh Makassar, Ridwan Fawallang. Ia menegaskan efisiensi ini justru mengontrol anggaran agar tak disalahgunakan.
Senada, Akademisi UMI Dr. Mohammad Arief menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. "Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan," ujarnya.
Mahasiswa pun mulai aktif mengawal kebijakan publik. Koordinator KMAK Sulselbar, Djusman AR, menilai mereka berperan strategis dalam pencegahan korupsi. "Dengan pendekatan kreatif dan moral, mereka bisa memengaruhi kebijakan publik serta membentuk budaya antikorupsi," tuturnya.
Ketatnya pengawasan anggaran dan meningkatnya peran mahasiswa diharapkan membawa Indonesia menuju era pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
