Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyambut baik keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menggunakan data lembaga penyelenggara pemilu sebagai basis data program vaksinasi covid-19. Hal itu membuktikan data milik KPU tepercaya.
"Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dihubungi, Sabtu, 23 Januari 2021.
Dia mengungkapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bukan lembaga pertama yang memanfaatkan Sidalih dan Sipol. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sering menggunakan data KPU untuk memantau calon anggota Bawaslu di daerah.
"Bawaslu sudah sering minta tolong KPU memeriksa nama-nama calon anggota Bawaslu (provinsi/kabupaten/kota) dan Panwaslu (kecamatan/desa/kelurahan/TPS) di Sipol," ungkap dia.
(Baca: Ogah Pakai Data Kemenkes, Budi Percayakan Data KPU untuk Vaksin Covid-19)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) juga memanfaatkan sistem KPU. Pemanfaatan sistem tersebut untuk memastikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bukan anggota partai politik.
"Kemendagri dan KemenPANRb juga minta tolong KPU untuk memeriksa nama-nama CPNS di Sipol," ujar dia.
Sebelumnya, Menkes Budi mengaku kapok menggunakan data dari Kemenkes untuk vaksinasi covid-19. Data tersebut tak sesuai fakta di lapangan.
"Saya sudah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, dicrossing-crossing data Dukcapil," kata Budi dalam diskusi secara daring, Jumat, 22 Januari 2021.
Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (
KPU) menyambut baik keputusan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menggunakan data lembaga penyelenggara pemilu sebagai basis data program
vaksinasi covid-19. Hal itu membuktikan data milik KPU tepercaya.
"Ini menunjukkan kepercayaan publik dan berbagai pihak kepada sistem informasi yang disediakan KPU yaitu Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) dan Sipol (Sistem Informasi Partai Politik)," kata Komisioner KPU Hasyim Asy'ari saat dihubungi, Sabtu, 23 Januari 2021.
Dia mengungkapkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bukan lembaga pertama yang memanfaatkan Sidalih dan Sipol. Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sering menggunakan data KPU untuk memantau calon anggota Bawaslu di daerah.
"Bawaslu sudah sering minta tolong KPU memeriksa nama-nama calon anggota Bawaslu (provinsi/kabupaten/kota) dan Panwaslu (kecamatan/desa/kelurahan/TPS) di Sipol," ungkap dia.
(Baca:
Ogah Pakai Data Kemenkes, Budi Percayakan Data KPU untuk Vaksin Covid-19)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) juga memanfaatkan sistem KPU. Pemanfaatan sistem tersebut untuk memastikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) bukan anggota partai politik.
"Kemendagri dan KemenPANRb juga minta tolong KPU untuk memeriksa nama-nama CPNS di Sipol," ujar dia.
Sebelumnya, Menkes Budi mengaku kapok menggunakan data dari Kemenkes untuk vaksinasi covid-19. Data tersebut tak sesuai fakta di lapangan.
"Saya sudah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kemenkes, di
crossing-crossing data Dukcapil," kata Budi dalam diskusi secara daring, Jumat, 22 Januari 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
