Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat oleh kementerian/lembaga untuk hasil laporan pengelolaan keuangan, bukan sebuah prestasi. Ia juga telah berulang kali menegaskan bahwa predikat WTP adalah kewajiban.
"WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi dalam 'Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022', di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah wajib menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik. Jokowi juga menekankan, akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang, dan berorientasi pada hasil.
"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," kata Jokowi.
Alasannya, dalam beberapa tahun ini Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, mulai dari geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen.
Bahkan di saat krisis ekonomi melanda beberapa kawasan, namun ekonomi dan politik Indonesia menurut Jokowi sangat stabil. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas lima persen, dan menyentuh 5,11 persen pada kuartal I-2024.
"Inflasi pun tetap terjaga karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua modal dasar kita dalam membangun negara ini," kata Jokowi.
Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, sebab peluang yang sekarang ini sangat sempit.
"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," kata Jokowi.
Prosedur birokrasi yang rumit pada praktik di lapangan, akan mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu ia berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.
"Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi.
Jakarta:
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa predikat
wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat oleh kementerian/lembaga untuk hasil laporan pengelolaan keuangan, bukan sebuah prestasi. Ia juga telah berulang kali menegaskan bahwa predikat WTP adalah kewajiban.
"WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi dalam 'Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022', di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah wajib menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik. Jokowi juga menekankan, akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang, dan berorientasi pada hasil.
"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," kata Jokowi.
Alasannya, dalam beberapa tahun ini Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, mulai dari geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata. Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen.
Bahkan di saat krisis ekonomi melanda beberapa kawasan, namun ekonomi dan politik Indonesia menurut Jokowi sangat stabil. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas lima persen, dan menyentuh 5,11 persen pada kuartal I-2024.
"Inflasi pun tetap terjaga karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua modal dasar kita dalam membangun negara ini," kata Jokowi.
Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, sebab peluang yang sekarang ini sangat sempit.
"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," kata Jokowi.
Prosedur birokrasi yang rumit pada praktik di lapangan, akan mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah di Indonesia. Oleh karena itu ia berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan.
"Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
