Jakarta: Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta adanya koordinasi antarlembaga dalam menangani isu terorisme dan radikalisme. Pasalnya, pemerintah ingin adanya pengkajian atau riset secara efektif agar mendapatkan hasil kerja optimal tanpa menghamburkan anggaran negara dengan percuma.
“Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak jelas,” tegas Ma’ruf dalam keterangan pers usai menerima audiensi Pimpinan Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme, Center for Terrorism and Radicalism Studies (CTRS) di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga terkait. Kolaborasi dilakukan melalui gerakan yang dikerahkan secara masif untuk menangani terorisme dan radikalisme di Indonesia.
“Perlu adanya gerakan yang dimasifkan dan lebih terkoordinasi antarlembaga yang menangani,” ujarnya.
Ma’ruf menyebutkan, dirinya mendukung adanya pengkajian yang dipusatkan pada satu lembaga, sehingga kementerian/lembaga tidak melakukan pekerjaan yang sama untuk bidang yang sama. Hal tersebut dilakukan dengan harapan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bersama antarlembaga terkait.
“Dan saya setuju kalau kajian itu dilakukan bersama-sama, seperti BRIN itu, kan disentralkan, nanti yang lain memakai hasilnya,” ungkap Ma'ruf.
Ia menjelaskan, keberadaan lembaga pengkajian yang khusus meneliti dan menganalisa aksi terorisme dan radikalisme menjadi sangat penting sebagai upaya menangkal dan menerapkan sikap antisipatif terhadap keberadaannya.
“Menurut saya, lembaga pengkajian itu penting. Mesti ada kolaborasi untuk bekerja sama,” katanya.
Penasihat CTRS Ahmad Muqowwam menyampaikan harapan CTRS sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya aksi antiterorisme dan radikalisme di masyarakat.
“Kami punya keinginan kuat agar fungsi-fungsi daripada antiterorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi fokus pemerintah, namun juga menjadi concern bagi seluruh masyarakat,” ujar Muqowam.
CTRS merupakan lembaga yang mendalami kajian terkait terorisme dan radikalisme yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). CTRS menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat dalam upaya memerangi dan memberikan edukasi kepada generasi muda terhadap tindak pidana terorisme.
Jakarta: Wakil Presiden
Ma’ruf Amin meminta adanya koordinasi antarlembaga dalam menangani isu terorisme dan radikalisme. Pasalnya, pemerintah ingin adanya pengkajian atau riset secara efektif agar mendapatkan hasil kerja optimal tanpa menghamburkan anggaran negara dengan percuma.
“Jangan sampai anggaran besar tapi hasilnya tidak jelas,” tegas Ma’ruf dalam keterangan pers usai menerima audiensi Pimpinan Pusat Studi Terorisme dan Radikalisme, Center for Terrorism and Radicalism Studies (CTRS) di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong adanya koordinasi dan kolaborasi antarlembaga terkait. Kolaborasi dilakukan melalui gerakan yang dikerahkan secara masif untuk menangani
terorisme dan radikalisme di Indonesia.
“Perlu adanya gerakan yang dimasifkan dan lebih terkoordinasi antarlembaga yang menangani,” ujarnya.
Ma’ruf menyebutkan, dirinya mendukung adanya pengkajian yang dipusatkan pada satu lembaga, sehingga kementerian/lembaga tidak melakukan pekerjaan yang sama untuk bidang yang sama. Hal tersebut dilakukan dengan harapan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bersama antarlembaga terkait.
“Dan saya setuju kalau kajian itu dilakukan bersama-sama, seperti BRIN itu, kan disentralkan, nanti yang lain memakai hasilnya,” ungkap Ma'ruf.
Ia menjelaskan, keberadaan lembaga pengkajian yang khusus meneliti dan menganalisa aksi terorisme dan
radikalisme menjadi sangat penting sebagai upaya menangkal dan menerapkan sikap antisipatif terhadap keberadaannya.
“Menurut saya, lembaga pengkajian itu penting. Mesti ada kolaborasi untuk bekerja sama,” katanya.
Penasihat CTRS Ahmad Muqowwam menyampaikan harapan CTRS sebagai lembaga yang memiliki tujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya aksi antiterorisme dan radikalisme di masyarakat.
“Kami punya keinginan kuat agar fungsi-fungsi daripada antiterorisme dan radikalisme tidak hanya menjadi fokus pemerintah, namun juga menjadi concern bagi seluruh masyarakat,” ujar Muqowam.
CTRS merupakan lembaga yang mendalami kajian terkait terorisme dan radikalisme yang berada di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). CTRS menjadi salah satu wadah pemberdayaan masyarakat dalam upaya memerangi dan memberikan edukasi kepada generasi muda terhadap tindak pidana terorisme.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(END)
