Jakarta: Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah telah menyiapkan rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai acuan utama pemulihan hingga tahun 2028.
Menurut Tito, penyusunan rencana induk atau Renduk menjadi langkah penting karena penanganan bencana di tiga wilayah terdampak kini telah melewati fase darurat dan memasuki tahap transisi menuju pemulihan yang lebih permanen dan terukur.
“Ke depan kita masuk tahap pemulihan. Saat ini sudah dibuat rencana induk oleh Bappenas, sudah kita review, dan kemudian proses ini sedang dalam proses menuju (menjadi) Perpres (Peraturan Presiden), diperkirakan Kita menjadwalkan tiga tahun, timeline nya sampai dengan 2028 dan ada tahapan tiap tahunnya,” ujar Tito saat menghadiri rapat bersama Tim Pengarah Satgas PRR.
Rencana induk tersebut nantinya akan menjadi pedoman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Tito menjelaskan, pemerintah memprioritaskan sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pemulihan kehidupan masyarakat dan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Fokus pemulihan itu meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, dan jembatan, serta sektor perdagangan, pertanian, pertambakan, hingga pembangunan hunian tetap (huntap).
“Tadi disampaikan yang diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara,” ucap Tito.
Baca Juga :
Kasatgas PRR Minta Pemda Terus Perbarui Data Penerima Bantuan
Ia menambahkan, percepatan implementasi program pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih optimal setelah rencana induk tersebut memperoleh persetujuan Presiden. Dengan payung kebijakan yang lebih kuat, dukungan anggaran untuk kementerian dan lembaga terkait juga diharapkan dapat segera disalurkan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
“Kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian/lembaga yang menangani,” kata Tito.
Pemerintah menargetkan rencana induk tersebut tidak hanya menjadi panduan pembangunan fisik pascabencana, tetapi juga mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan di tiga provinsi terdampak hingga 2028.
Jakarta: Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pemerintah telah menyiapkan
rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai acuan utama pemulihan hingga tahun 2028.
Menurut Tito, penyusunan rencana induk atau Renduk menjadi langkah penting karena penanganan bencana di tiga wilayah terdampak kini telah melewati fase darurat dan memasuki tahap transisi menuju pemulihan yang lebih permanen dan terukur.
“Ke depan kita masuk tahap pemulihan. Saat ini sudah dibuat rencana induk oleh Bappenas, sudah kita review, dan kemudian proses ini sedang dalam proses menuju (menjadi) Perpres (Peraturan Presiden), diperkirakan Kita menjadwalkan tiga tahun, timeline nya sampai dengan 2028 dan ada tahapan tiap tahunnya,” ujar Tito saat menghadiri rapat bersama Tim Pengarah Satgas PRR.
Rencana induk tersebut nantinya akan menjadi pedoman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas kementerian dan lembaga, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan di daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.
Tito menjelaskan,
pemerintah memprioritaskan sejumlah sektor strategis yang berkaitan langsung dengan pemulihan kehidupan masyarakat dan penguatan aktivitas ekonomi daerah. Fokus pemulihan itu meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti sungai, jalan, dan jembatan, serta sektor perdagangan, pertanian, pertambakan, hingga pembangunan hunian tetap (huntap).
“Tadi disampaikan yang diprioritaskan adalah infrastruktur, sungai, jalan, jembatan, perdagangan, pertanian, kemudian huntap juga penting supaya masyarakat tidak terlalu lama di huntara,” ucap Tito.
Ia menambahkan, percepatan implementasi program pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih optimal setelah rencana induk tersebut memperoleh persetujuan Presiden. Dengan payung kebijakan yang lebih kuat, dukungan anggaran untuk kementerian dan lembaga terkait juga diharapkan dapat segera disalurkan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat.
“Kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian/lembaga yang menangani,” kata Tito.
Pemerintah menargetkan rencana induk tersebut tidak hanya menjadi panduan pembangunan fisik pascabencana, tetapi juga mendorong pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan di tiga provinsi terdampak hingga 2028.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(RUL)
