Jakarta: Dengan waktu sekitar dua bulan menuju target penyelesaian pada awal Desember 2026, pelaksanaan pemulihan pascabencana yang dibiayai dari tambahan Transfer ke Daerah (TKD) di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, kini didorong untuk dipercepat agar dukungan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat di wilayah terdampak bencana.
Komitmen tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera. Kesepakatan mencakup percepatan kegiatan, realisasi tambahan TKD, serta bantuan keuangan antardaerah secara transparan, tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.
Percepatan pelaksanaan diarahkan untuk mendukung pemulihan infrastruktur, perumahan, ekonomi, sosial, dan sektor lainnya, dengan tenggat penyelesaian sebelum akhir tahun. Hingga 2 Oktober 2026, realisasi belanja tambahan TKD mencapai Rp730,4 juta atau 2,29 persen dari total pagu Rp31,78 miliar.
Wakil Bupati Nagan Raya Raja Sayang mengatakan, pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) untuk memastikan program di lapangan berjalan lebih cepat.
"Kami akan berusaha dan saya akan perketat kembali nanti SKPK-SKPK yang menyangkut dalam anggaran tersebut untuk mempercepat proses," kata Raja usai rapat koordinasi penanganan bencana bersama Satgas PRR di Kantor Bappeda Nagan Raya, Jumat 2 Oktober 2026.
Raja menargetkan realisasi tambahan TKD Nagan Raya menyentuh angka 100 persen pada awal Desember mendatang. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah daerah mendorong percepatan proses lelang dan penandatanganan kontrak yang masih berjalan agar bantuan pemulihan bencana dapat segera dieksekusi.
"Sebagian sebenarnya sudah dalam proses. Strategi yang penting intinya saya akan coba tegas kembali untuk mempercepat proses di lapangan," tambahnya.
Percepatan tersebut juga diarahkan ke wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan parah, antara lain Beutong Ateuh Banggalang dan Alue Waki di Kecamatan Darul Makmur. Kedua kawasan tersebut terdampak berat akibat sedimentasi sungai dan putusnya akses jembatan yang mempengaruhi aktivitas masyarakat.
Untuk memastikan target terserap optimal dalam sisa waktu dua bulan, pemerintah daerah juga memperkuat pengawasan terhadap proses di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). "Setiap proses (bermasalah) pasti ada sanksi administrasi," tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Kepala Perencanaan, Pengendalian, Analisis, dan Evaluasi Posko Nasional Satgas PRR Imran mengingatkan percepatan perlu berjalan seiring dengan kualitas pekerjaan. Menurutnya, pelaksanaan program tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran, tetapi harus memastikan hasil pembangunan aman, nyaman, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
"Perlu diingat dana anggaran tambahan TKD untuk penanganan bencana ini akan diaudit khusus. Jadi, mohon jangan hanya mempercepat realisasi tapi juga mempertimbangkan kualitas," kata Imran.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
