Ini disampaikan Mahfud saat melantik Brigjen Agung Makbul sebagai Staf Ahli Kemenko Polhukam Bidang Ideologi dan Konstitusi. Agung menggantikan Irjen Widiyanto Poesoko, yang juga Sekretaris Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
"Kita sekarang menghadapi tantangan kewilayahan atau teritori dan tantangan ideologi, seperti liberalisme, komunisme dan radikalisme," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 11 Agustus 2020.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Sebelumnya Agung bertugas sebagai Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Mabes Polri. Mahfud percaya Agung dapat memberikan rekomendasi terkait peran ideologi pancasila dalam perkembangan konstitusi dan sistem hukum di Indonesia.
Baca: Mahfud Sebut Korupsi di Era Demokrasi Lebih Ganas
Dalam prosesi itu, Mahfud juga melantik dua pejabat teras di Kemenko Polhukam. Kedua pejabat yang dilantik ialah Sugeng Purnomo dan Brigjen Pol Armed Wijaya.
Sugeng dilantik sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Sementara Armed sebagai Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Mahfud meminta pejabat yang baru dilantik dapat mengambil peran menyinergikan institusi penegak hukum, baik dari kejaksaan, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Mahfud penangkapan buron kasus korupsi hak tagih bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra, merupakan momentum yang baik untuk memperbaiki integritas dan meningkatkan citra positif penegak hukum.
"Mari kita buktikan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius pada evaluasi kinerja para penegak hukum," kata Mahfud.