Jakarta: Penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi juga pada keakuratan data penerimanya. Karena itu, data kependudukan memiliki peran penting.
Melalui integrasi identitas berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi biometrik, pemerintah membangun fondasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital agar bantuan lebih tepat sasaran.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Tito menjelaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai digitalisasi pemerintahan dan integrasi data menjadi landasan untuk menghubungkan berbagai layanan publik dalam satu ekosistem yang lebih efektif.
Dalam ekosistem tersebut, Ditjen Dukcapil Kemendagri berperan menyediakan basis data identitas penduduk yang terintegrasi dengan data biometrik. NIK menjadi pengenal tunggal untuk memastikan identitas seseorang ketika mengakses layanan pemerintah. Sementara verifikasi biometrik membantu memastikan identitas yang digunakan benar-benar merujuk kepada orang yang bersangkutan.
"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, layanan kendaraan bermotor, maupun ATR/BPN. Sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," ujar Tito.
Dalam konteks perlindungan sosial, integrasi tersebut memungkinkan pemerintah mencocokkan identitas penduduk dengan berbagai sumber data, termasuk kondisi sosial ekonomi serta kepemilikan aset.
Hasil pencocokan menjadi salah satu instrumen untuk membantu pemerintah menilai kelayakan warga menerima bantuan tunai, nontunai, atau keduanya. Dengan demikian, verifikasi identitas melalui data Dukcapil menjadi bagian penting dari proses, tanpa mengesampingkan kriteria dan mekanisme penetapan penerima bantuan yang berlaku.
Tito menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mempercepat registrasi Perlinsos Digital, terutama untuk mendampingi warga yang tidak memiliki atau kesulitan menggunakan telepon pintar. Agen Perlinsos juga dibutuhkan untuk membantu proses registrasi dan verifikasi identitas.
Berdasarkan dasbor Kementerian Sosial per 6 November 2026, sebanyak 18,8 juta kepala keluarga telah teregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta orang, dengan 502 ribu di antaranya aktif. Aceh dan Bali mencatat capaian registrasi tertinggi, masing-masing 51,25 persen dan 50,73 persen.
Untuk mempercepat proses tersebut, Tito meminta setiap daerah membentuk satgas Perlinsos yang melibatkan Dinas Sosial dan Dukcapil. Sekretaris daerah bertindak sebagai pengawas, sedangkan kepala daerah menjadi penanggung jawab guna memperkuat registrasi dan pemutakhiran data.
"Digitalisasi Perlinsos itu sangat bermanfaat untuk membantu daerah," kata Tito.
Selain mendukung ketepatan penyaluran bansos, sistem ini diharapkan membantu pemerintah daerah mengenali kebutuhan warganya secara lebih baik, termasuk dalam merancang program pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
