Bogor: Presiden Joko Widodo menyerahkan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat di kabupaten dan kota di Bogor, Jawa Barat. Penyerahan sertifikat berpusat di area Stadion Pakansari, Jalan Raya Gor Pekansari, Cibonong, Jawa Barat.
Pemerintah memberikan sertifikat tanah karena sering mendengar keluhan masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah di Tanah Air. Terutama soal sengketa lahan dan konflik agraria.
"Karena dari 126 juta bidang yang harusnya bersertifikat baru ada 46 juta. Itu berarti masih kurang 80 juta bidang tanah yang harus disertifikat oleh pemerintah. Setiap tahun saya cek kita hanya keluar sertifikat 500 ribu masih kurang 80 juta, berarti menunggu 100 tahun," kata Jokowi, Selasa, 25 September 2018.
Jokowi menjelaskan pemerintah menargetkan penerbitan lima juta sertifikat tanah pada 2017 dan tujuh juta sertifikat pada 2018. Target itu meningkat pada 2019 menjadi sembilan juta sertifikat tanah untuk rakyat.
"Caranya gimana pak? Caranya Pak Menteri (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil) harus mikir pokoknya keluar lima juta mau kerja pagi sampai tengah malam, Sabtu, Minggu silakan. Alhamdulillah bisa. Tahun depan 7 juta caranya? Saya yakini bisa. Tahun depan 9 juta. Kita harus dikejar diberi target nyatanya harus bisa," jelas Jokowi.
Jokowi meminta masyarakat menjaga sertifikat yang diberikan cuma-cuma itu. Sertifikat tersebut harus digandakan untuk mengantisipasi apabila hilang.
Jokowi tak mempersoalkan warga menjaminkan sertifikat tanah. Namun, warga harus menghitung apakah penghasilan mereka cukup membayar cicilan per bulan.
"Kalau tidak, sebaiknya jangan," tegas dia.
Bogor: Presiden Joko Widodo menyerahkan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat di kabupaten dan kota di Bogor, Jawa Barat. Penyerahan sertifikat berpusat di area Stadion Pakansari, Jalan Raya Gor Pekansari, Cibonong, Jawa Barat.
Pemerintah memberikan sertifikat tanah karena sering mendengar keluhan masyarakat saat kunjungan kerja ke berbagai daerah di Tanah Air. Terutama soal sengketa lahan dan konflik agraria.
"Karena dari 126 juta bidang yang harusnya bersertifikat baru ada 46 juta. Itu berarti masih kurang 80 juta bidang tanah yang harus disertifikat oleh pemerintah. Setiap tahun saya cek kita hanya keluar sertifikat 500 ribu masih kurang 80 juta, berarti menunggu 100 tahun," kata Jokowi, Selasa, 25 September 2018.
Jokowi menjelaskan pemerintah menargetkan penerbitan lima juta sertifikat tanah pada 2017 dan tujuh juta sertifikat pada 2018. Target itu meningkat pada 2019 menjadi sembilan juta sertifikat tanah untuk rakyat.
"Caranya gimana pak? Caranya Pak Menteri (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil) harus mikir pokoknya keluar lima juta mau kerja pagi sampai tengah malam, Sabtu, Minggu silakan. Alhamdulillah bisa. Tahun depan 7 juta caranya? Saya yakini bisa. Tahun depan 9 juta. Kita harus dikejar diberi target nyatanya harus bisa," jelas Jokowi.
Jokowi meminta masyarakat menjaga sertifikat yang diberikan cuma-cuma itu. Sertifikat tersebut harus digandakan untuk mengantisipasi apabila hilang.
Jokowi tak mempersoalkan warga menjaminkan sertifikat tanah. Namun, warga harus menghitung apakah penghasilan mereka cukup membayar cicilan per bulan.
"Kalau tidak, sebaiknya jangan," tegas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
