Jakarta: Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mereka menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau omnibus law.
“Kami berdiskusi dengan Pak Moeldoko soal omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 1 Mei 2021.
Said menyebut salah satu pembahasan menyoroti beberapa poin dalam omnibus law. Misalnya, upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang dianggap tidak adil dan tidak menjamin pendapatan yang pasti.
“Padahal UMSK yang layak akan meningkatkan daya beli, konsumsi naik, dan jadi patokan utama penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi,” papar dia.
Serikat buruh, kata Said, mendukung penuh niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Mereka juga sepakat menghapus regulasi perizinan yang berbelit-belit.
(Baca: UU Cipta Kerja Jawab Kesulitan UMKM)
“Tapi yang kami minta adalah keadilan dan keseimbangan khususnya klaster ketenagakerjaan,” ujar Said.
Said menyebut pihaknya juga mendorong terjaminnya nasib buruh. Pasalnya, masih ada buruh yang bekerja melalui sistem alih daya atau outsourcing hingga bekerja berdasarkan kontrak berulang-ulang.
“Ini perlu dipertimbangkan karena buruh tidak punya harapan menjadi karyawan tetap,” tutur dia.
Said berharap Moeldoko menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi. Serikat buruh juga telah mengajukan uji formal dan materiel UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Moeldoko menyambut baik aspirasi serikat buruh. Dia juga mengapresiasi aksi buruh berlangsung tertib dan menerapkan protokol kesehatan.
“Penyampaian telah diterima dan akan sampaikan ke pihak-pihak terkait,” ujar Moeldoko.
Jakarta: Perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) bertemu Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Mereka menyampaikan aspirasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja (
UU Ciptaker) atau
omnibus law.
“Kami berdiskusi dengan Pak Moeldoko soal omnibus law khususnya klaster ketenagakerjaan,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu, 1 Mei 2021.
Said menyebut salah satu pembahasan menyoroti beberapa poin dalam omnibus law. Misalnya, upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) yang dianggap tidak adil dan tidak menjamin pendapatan yang pasti.
“Padahal UMSK yang layak akan meningkatkan daya beli, konsumsi naik, dan jadi patokan utama penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi,” papar dia.
Serikat buruh, kata Said, mendukung penuh niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang investasi sebanyak-banyaknya ke Indonesia. Mereka juga sepakat menghapus regulasi perizinan yang berbelit-belit.
(Baca:
UU Cipta Kerja Jawab Kesulitan UMKM)
“Tapi yang kami minta adalah keadilan dan keseimbangan khususnya klaster ketenagakerjaan,” ujar Said.
Said menyebut pihaknya juga mendorong terjaminnya nasib buruh. Pasalnya, masih ada buruh yang bekerja melalui sistem alih daya atau outsourcing hingga bekerja berdasarkan kontrak berulang-ulang.
“Ini perlu dipertimbangkan karena buruh tidak punya harapan menjadi karyawan tetap,” tutur dia.
Said berharap Moeldoko menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi. Serikat buruh juga telah mengajukan uji formal dan materiel UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Moeldoko menyambut baik aspirasi serikat buruh. Dia juga mengapresiasi aksi buruh berlangsung tertib dan menerapkan protokol kesehatan.
“Penyampaian telah diterima dan akan sampaikan ke pihak-pihak terkait,” ujar Moeldoko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(REN)
