Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut jumlag timbulan sampah plastik di Indonesia cenderung naik cukup signifikan. Hal itu disampaikan
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati.
"Pada 2010, komposisi sampah plastik di angka 12% dan di 2022 angkanya naik jadi 18% dari total timbulan sampah nasional," kata Vivien saat dihubungi, Minggu, 3 September 2023.
Ia mengaku hambatan utama dalam pengelolaan sampah plastik antara lain kapasitas pemda dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah secara rata-rata nasional. Kemudian, kesadaran dan kepedulian masyarakat masih relatif rendah meski ada peningkatan cukup baik di kalangan anak muda serta komitmen.
"Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha secara umum masih relatif rendah," ungkap dia.
Ia mengungkapkan pemerintah telah menerapkan aturan plastik sekali pakai di berbaagai daerah. Progres kebijakan daerah dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai cukup baik. Hingga Agustus 2023, sudah ada 111 pemerintah daerah yang menerbitkan kebiajakan tersebut.
Antara lain Pemprov Bali, Pemprov DKI Jakarta, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Surabaya, dan Kota Jayapura. "Pekan depan kami akan melakukan evaluasi terkait implementasinya di lapangan," ujar Vivien.
Dari sisi pelaku usaha, KLHK sudah menerbitkan Permen LHK No. P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Permen itu mengatur kewajiban pelaku usaha manufaktur, ritel, dan jasa makanan-minuman untuk melaksanakan pengurangan sampah, termasuk sampah plastik yang berasal dari produk, kemasan produk, dan wadah yang mereka hasilkan.
"Permen tersebut juga mengatur penghentian penggunaan secara bertahap (phase out) beberapa item plastik sekali pakai antara lain kantong belanja plastik, sedotan plastik, dan alat makan/minum plastik (cutlery,)” ucap dia.
Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (
KLHK) menyebut jumlag timbulan
sampah plastik di Indonesia cenderung naik cukup signifikan. Hal itu disampaikan
Direktur Jenderal Pengelolaan
Sampah, Limbah, dan B3 (PSLB3) KLHK Rosa Vivien Ratnawati.
"Pada 2010, komposisi sampah plastik di angka 12% dan di 2022 angkanya naik jadi 18% dari total timbulan sampah nasional," kata Vivien saat dihubungi, Minggu, 3 September 2023.
Ia mengaku hambatan utama dalam pengelolaan sampah plastik antara lain kapasitas pemda dalam pengelolaan sampah masih relatif rendah secara rata-rata nasional. Kemudian, kesadaran dan kepedulian masyarakat masih relatif rendah meski ada peningkatan cukup baik di kalangan anak muda serta komitmen.
"Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha secara umum masih relatif rendah," ungkap dia.
Ia mengungkapkan pemerintah telah menerapkan aturan plastik sekali pakai di berbaagai daerah. Progres kebijakan daerah dalam pembatasan penggunaan plastik sekali pakai cukup baik. Hingga Agustus 2023, sudah ada 111 pemerintah daerah yang menerbitkan kebiajakan tersebut.
Antara lain Pemprov Bali, Pemprov DKI Jakarta, Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Denpasar, Kota Makassar, Kota Surabaya, dan Kota Jayapura. "Pekan depan kami akan melakukan evaluasi terkait implementasinya di lapangan," ujar Vivien.
Dari sisi pelaku usaha, KLHK sudah menerbitkan Permen LHK No. P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Permen itu mengatur kewajiban pelaku usaha manufaktur, ritel, dan jasa makanan-minuman untuk melaksanakan pengurangan sampah, termasuk sampah plastik yang berasal dari produk, kemasan produk, dan wadah yang mereka hasilkan.
"Permen tersebut juga mengatur penghentian penggunaan secara bertahap (phase out) beberapa item plastik sekali pakai antara lain kantong belanja plastik, sedotan plastik, dan alat makan/minum plastik (
cutlery,)” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
