Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta tidak semua sumber daya manusia (SDM) asli Papua diarahkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Masyarakat mesti didorong berwirausaha.
"Potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua begitu melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup," kata Tito saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa, 20 April 2021.
Tito menyebut masyarakat bisa didorong saling bekerja sama memanfaatkan sumber daya alam dan melakoni usaha. Karena itu, pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan sangat dibutuhkan.
Meski, beberapa tempat di Provinsi Papua telah memiliki perguruan tinggi, tetapi di daerah tertentu belum tersedia. Hal ini membuat jarak Indeks Pembangunan Manusia antardaerah terbilang jauh.
(Baca: Jokowi: Indonesia Butuh Banyak Wirausaha Muda)
"Perlunya dibangun perguruan tinggi atau sekelas politeknik untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah," ujar dia.
Tito mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mendapat dukungan. Dia juga meminta program-program yang bakal dijalankan dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan SDM asli Papua.
Hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat SDM asli Papua. Dia menegaskan perlu keberpihakan terhadap SDM asli Papua.
Namun, tetap memperhatikan kualitas dan tak dipaksakan. “Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri,” ujar Tito.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta tidak semua sumber daya manusia (SDM) asli
Papua diarahkan menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Masyarakat mesti didorong
berwirausaha.
"Potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Papua begitu melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup," kata Tito saat memberi sambutan pada Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022 secara virtual, Selasa, 20 April 2021.
Tito menyebut masyarakat bisa didorong saling bekerja sama memanfaatkan sumber daya alam dan melakoni usaha. Karena itu, pendidikan vokasi sebagai upaya menunjang pengelolaan sangat dibutuhkan.
Meski, beberapa tempat di Provinsi Papua telah memiliki perguruan tinggi, tetapi di daerah tertentu belum tersedia. Hal ini membuat jarak Indeks Pembangunan Manusia antardaerah terbilang jauh.
(Baca:
Jokowi: Indonesia Butuh Banyak Wirausaha Muda)
"Perlunya dibangun perguruan tinggi atau sekelas politeknik untuk menunjang pendidikan vokasi di beberapa daerah," ujar dia.
Tito mengaku sudah menyampaikan hal ini kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar mendapat dukungan. Dia juga meminta program-program yang bakal dijalankan dapat memberikan afirmasi bagi percepatan pembangunan SDM asli Papua.
Hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang mengamanatkan afirmasi untuk memperkuat SDM asli Papua. Dia menegaskan perlu keberpihakan terhadap SDM asli Papua.
Namun, tetap memperhatikan kualitas dan tak dipaksakan. “Tetapi memang karena kualitasnya yang baik, seperti rekrutmen PNS, TNI/Polri,” ujar Tito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
