medcom.id, Jakarta: Ribuan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia memprotes peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan cantrang oleh nelayan tradisional. Nelayan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut peraturan itu lantaran merugikan nelayan.
"Kami menuntut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 dicabut oleh Presiden Joko Widodo," teriak Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kajadin saat berorasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).
Kajadin berharap, Jokowi berpikir ulang untuk bekerja sama dengan Menteri Susi. "Kami mempertanyakan kenapa Jokowi mengangkat Menteri Susi," imbuhnya.
Aksi massa dijaga ketat ratusan polisi. Di seberang Istana Merdeka terlihat kawat berduri untuk mengantisipasi massa. Nelayan datang ke Istana dengan membawa sejumlah spanduk bernada kecaman terhadap keputusan Menteri Nomor 2/2015, di antaranya bertuliskan 'Front Nelayan bersatu FNB Kota Tegal menolak Permen KPP yang menyengsarakan rakyat', 'Larangan tanpa solusi tidak mencermintan pejabat idaman rakyat'.
Ribuan nelayan ini terdiri dari berbagai kelompok, seperti SNT (Serikat Nelayan Tradisional), FNB (Forum Nelayan Bersatu), KSN (Konfederasi Serikat Nasional), dan FSBKU (Federasi Serikat Buruh Karya Utama).
medcom.id, Jakarta: Ribuan nelayan dari berbagai wilayah di Indonesia memprotes peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan cantrang oleh nelayan tradisional. Nelayan berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut peraturan itu lantaran merugikan nelayan.
"Kami menuntut Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 dicabut oleh Presiden Joko Widodo," teriak Ketua Serikat Nelayan Tradisional (SNT) Kajadin saat berorasi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/2/2015).
Kajadin berharap, Jokowi berpikir ulang untuk bekerja sama dengan Menteri Susi. "Kami mempertanyakan kenapa Jokowi mengangkat Menteri Susi," imbuhnya.
Aksi massa dijaga ketat ratusan polisi. Di seberang Istana Merdeka terlihat kawat berduri untuk mengantisipasi massa. Nelayan datang ke Istana dengan membawa sejumlah spanduk bernada kecaman terhadap keputusan Menteri Nomor 2/2015, di antaranya bertuliskan 'Front Nelayan bersatu FNB Kota Tegal menolak Permen KPP yang menyengsarakan rakyat', 'Larangan tanpa solusi tidak mencermintan pejabat idaman rakyat'.
Ribuan nelayan ini terdiri dari berbagai kelompok, seperti SNT (Serikat Nelayan Tradisional), FNB (Forum Nelayan Bersatu), KSN (Konfederasi Serikat Nasional), dan FSBKU (Federasi Serikat Buruh Karya Utama).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
