Jakarta: Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyebut peningkatan kapasitas angkutan umum di DKI Jakarta menjadi seratus persen merupakan keputusan yang keliru. Sebaliknya, masyarakat seharusnya malah lebih meningkatkan kewaspadaannya.
"Ini kebijakan yang agak keliru dan terlalu gegabah," kata Hermawan dalam tayangan Sisi Metropolitan di Metro TV, Jumat, 5 November 2021.
Hermawan menekankan pandemi covid-19 belum berakhir, covid-19 pun belum menghilang, kasus aktif saat ini masih berada lebih dari sepuluh ribu orang.
World Health Organization (WHO) juga belum mencabut status pandemi. Maka, jangan sampai ada pelonggaran seratus persen, khususnya pada transportasi publik. Mengingat risiko penularan di transportasi publik sangat tinggi.
"Justru di angkutan publik ini lah risiko yang paling tinggi terjadinya transmisi penularan covid-19," ujar Hermawan.
Protokol kesehatan menjadi upaya paling utama dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran covid-19. Kalau kapasitas angkutan publik dibuka seratus persen, maka tidak ada menjaga jarak.
"Protokol kesehatan kan 3M, kalau dibuka 100 persen maka hanya menyisakan penggunaan masker saja," jelasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengiizinkan seluruh moda transportasi umum mengangkut penumpang dengan kapasitas 100 persen. Kebijakan itu menyusul status Jakarta yang sudah turun menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. (Widya Finola Ifani Putri)
Jakarta: Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menyebut peningkatan kapasitas angkutan umum di DKI Jakarta menjadi seratus persen merupakan keputusan yang keliru. Sebaliknya, masyarakat seharusnya malah lebih meningkatkan kewaspadaannya.
"Ini kebijakan yang agak keliru dan terlalu gegabah," kata Hermawan dalam tayangan Sisi Metropolitan di Metro TV, Jumat, 5 November 2021.
Hermawan menekankan pandemi covid-19 belum berakhir, covid-19 pun belum menghilang, kasus aktif saat ini masih berada lebih dari sepuluh ribu orang.
World Health Organization (WHO) juga belum mencabut status pandemi. Maka, jangan sampai ada pelonggaran seratus persen, khususnya pada transportasi publik. Mengingat risiko penularan di transportasi publik sangat tinggi.
"Justru di angkutan publik ini lah risiko yang paling tinggi terjadinya transmisi penularan covid-19," ujar Hermawan.
Protokol kesehatan menjadi upaya paling utama dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran covid-19. Kalau kapasitas angkutan publik dibuka seratus persen, maka tidak ada menjaga jarak.
"Protokol kesehatan kan 3M, kalau dibuka 100 persen maka hanya menyisakan penggunaan masker saja," jelasnya.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengiizinkan seluruh moda transportasi umum mengangkut penumpang dengan kapasitas 100 persen. Kebijakan itu menyusul status Jakarta yang sudah turun menjadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 2. (
Widya Finola Ifani Putri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
