medcom.id, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga simpatisan ISIS. Mereka mulai pulang dari Suriah dan Irak ke Tanah Air.
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius mengatakan, BNPT berusaha mencegah agar para foreign terrorist fighters (FTF) ini tak menyebarkan radikalisme di Indonesia.
"Ada 50 sudah kembali. Masih ada di sana 400 lebih," kata Suhardi di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).
Namun, kata dia, BPNT masih harus menggodok aturan dalam menangani WNI yang pulang dari negara berkonflik, seperti Suriah dan Irak. Dia menjelaskan, BNPT tak bisa seenaknya bergerak terhadap FTF ini. Menghadapi masalah ini, BNPT menggandeng kementerian dan lembaga negara lain.
"Harus lintas sektoral. Kami create 17 kementerian lembaga untuk mencoba fasilitasi. Minimal reduksi radikalismenya, tapi dengan cara-cara yang baik. Aspek-aspek apa yang pengaruhi itu, nanti kita garap," ujarnya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, sudah meminta BNPT menginformasikan masalah ini kepada DPR. "Kalau ada kesulitan, kita lapor kepada Presiden, ambil langkah-langkah yang sifatnya penguatan," kata Suhardi.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/9K5Bl4RN" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memantau ratusan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga simpatisan ISIS. Mereka mulai pulang dari Suriah dan Irak ke Tanah Air.
Kepala BNPT Komjen Suhardi Alius mengatakan, BNPT berusaha mencegah agar para
foreign terrorist fighters (FTF) ini tak menyebarkan radikalisme di Indonesia.
"Ada 50 sudah kembali. Masih ada di sana 400 lebih," kata Suhardi di Kompleks Istana, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016).
Namun, kata dia, BPNT masih harus menggodok aturan dalam menangani WNI yang pulang dari negara berkonflik, seperti Suriah dan Irak. Dia menjelaskan, BNPT tak bisa seenaknya bergerak terhadap FTF ini. Menghadapi masalah ini, BNPT menggandeng kementerian dan lembaga negara lain.
"Harus lintas sektoral. Kami
create 17 kementerian lembaga untuk mencoba fasilitasi. Minimal reduksi radikalismenya, tapi dengan cara-cara yang baik. Aspek-aspek apa yang pengaruhi itu, nanti kita garap," ujarnya.
Presiden Joko Widodo, kata dia, sudah meminta BNPT menginformasikan masalah ini kepada DPR. "Kalau ada kesulitan, kita lapor kepada Presiden, ambil langkah-langkah yang sifatnya penguatan," kata Suhardi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
