medcom.id, Jakarta: Penyelenggaraan haji tahun 2017 masih menyisakan permasalahan yang kerap terjadi setiap tahunnya, sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Salah satu masalah terkait penyelenggaraan haji adalah kurangnya pembinaan melalui manasik haji yang hanya menitikberatkan pada ibadah hajinya saja, tanpa memperhatikan aspek penguasaan lapangan. Jika kita lihat, manasik haji saat ini lebih menitikberatkan pada ibadah hajinya saja tanpa memikirkan masalah aspek penguasaan lapangan. Hal-hal kecil seperti ini yang tidak diantisipasi oleh pembimbing haji," kata anggota Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, dalam diskusi Forum Legislasi bertema "Kemana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?" di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu 27 September 2017.
Selain Hardi, turut hadir sebagai narasumber diskusi yaitu Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfudin, dan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid.
Hal lain yang juga menjadi sorotan DPD RI terkait kondisi fisik jemaah haji Indonesia. Hardi menilai banyak jemaah yang memaksakan diri untuk beribadah haji, tanpa menghiraukan kondisi fisiknya. Hal ini dapat menyebabkan risiko kematian tingkat tinggi.
"Selain itu, terdapat ketidakseimbangan perbandingan petugas haji dengan peningkatan kuota jamaah haji sehingga banyak jemaah yang masih tersesat saat beribadah. Untuk itu diperlukan penambahan petugas dan agar jemaah dapat diberikan alat deteksi seperti chip sehingga tidak tersesat," jelasnya.
Senada dengan Hardi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan bahwa perlu penyempurnaan pembinaan ibadah haji dan penambahan petugas haji.
"Kita harus merevisi pembinaan terkait manasik haji. Bobotnya agar disempurnakan sehingga ada penguasaan medan. Selain itu, petugas haji juga perlu ditingkatkan jumlah dan pengetahuannya," kata Sodik.
medcom.id, Jakarta: Penyelenggaraan haji tahun 2017 masih menyisakan permasalahan yang kerap terjadi setiap tahunnya, sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan yang lebih baik terkait penyelenggaraan ibadah haji.
"Salah satu masalah terkait penyelenggaraan haji adalah kurangnya pembinaan melalui manasik haji yang hanya menitikberatkan pada ibadah hajinya saja, tanpa memperhatikan aspek penguasaan lapangan. Jika kita lihat, manasik haji saat ini lebih menitikberatkan pada ibadah hajinya saja tanpa memikirkan masalah aspek penguasaan lapangan. Hal-hal kecil seperti ini yang tidak diantisipasi oleh pembimbing haji," kata anggota Komite III DPD RI Hardi Selamat Hood, dalam diskusi Forum Legislasi bertema "Kemana Arah Pengawasan Penyelenggaraan Haji Kita?" di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu 27 September 2017.
Selain Hardi, turut hadir sebagai narasumber diskusi yaitu Ketua Rabithah Haji Indonesia Ade Marfudin, dan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid.
Hal lain yang juga menjadi sorotan DPD RI terkait kondisi fisik jemaah haji Indonesia. Hardi menilai banyak jemaah yang memaksakan diri untuk beribadah haji, tanpa menghiraukan kondisi fisiknya. Hal ini dapat menyebabkan risiko kematian tingkat tinggi.
"Selain itu, terdapat ketidakseimbangan perbandingan petugas haji dengan peningkatan kuota jamaah haji sehingga banyak jemaah yang masih tersesat saat beribadah. Untuk itu diperlukan penambahan petugas dan agar jemaah dapat diberikan alat deteksi seperti chip sehingga tidak tersesat," jelasnya.
Senada dengan Hardi, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid menyatakan bahwa perlu penyempurnaan pembinaan ibadah haji dan penambahan petugas haji.
"Kita harus merevisi pembinaan terkait manasik haji. Bobotnya agar disempurnakan sehingga ada penguasaan medan. Selain itu, petugas haji juga perlu ditingkatkan jumlah dan pengetahuannya," kata Sodik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
