Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengirim petugas layanan dukungan psikososial (LDP) ke Papua untuk menindaklanjuti dampak konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Petugas LDP akan memberikan konseling, trauma healing, serta memberikan kegiatan kepada anak-anak agar tidak terlalu terpengaruh pada situasi konflik.
"Petugas memiliki tugas memulihkan keluarga atau komunitas yang mengalami penderitaan," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Kamis, 5 September 2019.
Harry mengatakan anak-anak di Papua harus kembali ceria dan mulai masuk ke sekolah tanpa ada rasa cemas yang berlebihan. Hal tersebut sudah banyak dilakukan petugas di antaranya saat konflik Buton, Sulawesi Tenggara. Dia berharap ada perdamaian dari kelompok-kelompok yang bertikai agar konflik ini tidak berkepanjangan.
Harry menilai persoalan di Papua bukan konflik horizontal, tetapi sudah mengarah pada faktor dimensi politik sehingga mendorong terjadinya kericuhan. "Ada gerakan-gerakan yang menginginkan Papua merdeka dan kelompok bersenjata yang terus menerus melakukan berbagai gangguan keamanan," ujar dia.
Menurut dia, penyelesaian konflik ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu ada kebijakan yang konstruktif. Dia pun menilai aparat keamanan yang lebih memiliki kemampuan mengatasi masalah ini karena adanya tindak kekerasan.
Apabila situasi sudah mulai kondusif, terang dia, Kemensos bersama kementerian terkait lainnya bisa melakukan proses assessment atau penilaian seperti penanganan korban trauma, kehilangan materi, kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya.
Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) segera mengirim petugas layanan dukungan psikososial (LDP) ke Papua untuk menindaklanjuti dampak konflik yang terjadi beberapa waktu lalu. Petugas LDP akan memberikan konseling, trauma healing, serta memberikan kegiatan kepada anak-anak agar tidak terlalu terpengaruh pada situasi konflik.
"Petugas memiliki tugas memulihkan keluarga atau komunitas yang mengalami penderitaan," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat seperti dilansir dari
Antara di Jakarta, Kamis, 5 September 2019.
Harry mengatakan anak-anak di Papua harus kembali ceria dan mulai masuk ke sekolah tanpa ada rasa cemas yang berlebihan. Hal tersebut sudah banyak dilakukan petugas di antaranya saat konflik Buton, Sulawesi Tenggara. Dia berharap ada perdamaian dari kelompok-kelompok yang bertikai agar konflik ini tidak berkepanjangan.
Harry menilai persoalan di Papua bukan konflik horizontal, tetapi sudah mengarah pada faktor dimensi politik sehingga mendorong terjadinya kericuhan. "Ada gerakan-gerakan yang menginginkan Papua merdeka dan kelompok bersenjata yang terus menerus melakukan berbagai gangguan keamanan," ujar dia.
Menurut dia, penyelesaian konflik ini membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan perlu ada kebijakan yang konstruktif. Dia pun menilai aparat keamanan yang lebih memiliki kemampuan mengatasi masalah ini karena adanya tindak kekerasan.
Apabila situasi sudah mulai kondusif, terang dia, Kemensos bersama kementerian terkait lainnya bisa melakukan proses
assessment atau penilaian seperti penanganan korban trauma, kehilangan materi, kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
