Aceh: Pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, difokuskan untuk mempercepat penyediaan hunian tetap, mengembalikan fungsi pasar, dan memulihkan jaringan irigasi.
Upaya tersebut juga perlu disertai penguatan mitigasi bencana susulan agar masyarakat dapat menata kembali kehidupan dan menjalankan usaha dengan lebih aman.
Salah satu pekerjaan yang membutuhkan percepatan adalah pembangunan 90 unit hunian tetap (huntap) di Desa Lhok Puuk, Kecamatan Seunuddon. Proyek Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) senilai sekitar Rp20,88 miliar dari APBN 2026 tersebut menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan bangunan tipe 36.
Meski begitu, hingga 18 November 2026, pekerjaan masih pada tahap pembersihan dan pematangan lahan, sementara kontrak berakhir 31 Desember 2026.
Selain percepatan konstruksi, penyelesaian lahan menjadi prioritas. Pekerjaan huntap telah dimulai di Rumoh Rayeuk, Leubok Pusaka, Babah Krueng, dan Lhok Puuk. Sementara itu, rencana pembangunan 26 unit di Keudee Sawang masih terkendala pembebasan lahan dan izin pemilik, sedangkan lokasi Gunci untuk 86 unit dibatalkan pada 17 November 2026 karena penolakan masyarakat terhadap pembebasan lahan.
Pemulihan penghidupan warga juga ditopang rehabilitasi sembilan pasar, termasuk Pasar Alue Puteh di Kecamatan Baktiya dengan alokasi sekitar Rp380 juta. Di tengah pengerjaan, penyelesaian drainase, pembersihan material, pengamanan galian, dan penataan akses perlu diprioritaskan.
Di sektor pertanian, rehabilitasi Daerah Irigasi Jambo Aye di Cot Manyang, Kecamatan Baktiya, diperlukan untuk menjaga pasokan air ke lahan pertanian. Paket pekerjaan termasuk tiga ruas saluran sekunder sepanjang sekitar 20 kilometer dengan target progres fisik 17 persen pada 2026. Penggalian, pembentukan kembali saluran, dan pelapisan beton telah berlangsung pada sebagian ruas, meskipun pekerjaan efektif dilaporkan baru berjalan sekitar satu pekan.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong penyelarasan jadwal pekerjaan, penyelesaian kendala lahan, dan penguatan kesiapsiagaan di lokasi pemulihan.
“Perkuat mitigasi dan kesiapsiagaan untuk meminimalkan dampak bencana susulan, terutama pada lokasi rawan banjir dan lokasi pekerjaan PRR,” ujar Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Aceh Utara Satgas PRR Sumatera Kolonel (KH) Uus Rohimat di sela rapat koordinasi di Landing, Lhoksukon, Aceh Utara, Aceh. Rabu (18/11).
Kebutuhan mitigasi antara lain mencakup penanganan Krueng Pase, yang masih memiliki sekitar 1,8 kilometer segmen belum bertanggul dan mengalami sedimentasi. Penanganan perlu disertai pemantauan kondisi hulu dan hilir, termasuk curah hujan di Bener Meriah yang dapat memengaruhi peningkatan debit air di Aceh Utara.
Pemulihan juga perlu didukung percepatan realisasi anggaran. Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Aceh Utara baru terealisasi sekitar 22 persen. Sementara itu, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari enam pemerintah daerah dengan pagu Rp42,27 miliar baru terserap Rp7,43 miliar atau 17,57 persen.
Pemkab Aceh Utara menyebut sejumlah kegiatan yang semula dibiayai TKD kini dialihkan melalui BKK dan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Perubahan ini membutuhkan koordinasi lintas instansi serta penyelesaian dokumen pengadaan dan pembayaran agar realisasi anggaran sejalan dengan pekerjaan fisik.
Selain itu, penyaluran bantuan stimulan rumah rusak ringan dan sedang perlu dipercepat. Bantuan tahap pertama telah disalurkan sekitar Rp9 miliar, sementara hasil reviu Inspektorat untuk tahap kedua hingga kelima terbit pada September 2026. Persyaratan lanjutan dan jadwal pencairan perlu segera diselesaikan agar bantuan diterima warga yang berhak.
Uus meminta percepatan dilakukan dengan target yang jelas dan pembaruan data secara berkala agar kendala dapat segera ditangani. “Percepat kegiatan dengan indikator berstatus kuning dan perbarui data progres fisik serta realisasi belanja setiap periode pelaporan,” pungkasnya.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan