Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Divestasi Saham PT Freeport Indonesia sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Seminar bertujuan sebagai bentuk menyikapi alotnya tarik ulur divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Ketua DPD RI Oesman Sapta berharap melalui seminar ini masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dan informasi yang mendetail, tepat, dan kredibel tentang kelanjutan Head of Agreement (HoA) divestasi saham perusahaan tambang emas di Bumi Cenderawasih tersebut, sehingga bisa menjadi bahan bagi DPD menentukan langkah strategis politis mencari solusi kepentingan bangsa dan negara.
"Kami mendukung langkah pemerintah, khususnya PT Inalum dalam melanjutkan proses divestasi, sehingga harapan kepemilikan 51 persen saham segera terwujud," kata Oesman, pada seminar yang diselenggarakan di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Diharapkan melalui seminar tersebut akan dihasilkan solusi strategis dari DPD RI kepada pemerintah dalam mempercepat proses divestasi saham PT Freeport agar benar-benar menjadi milik Indonesia.
"Saya harap ini bisa menjadi sumbangsih signifikan dari DPD RI kepada pemerintah guna percepatan proses kelanjutan dan kelangsungan proses divestasi saham menjadi milik Indonesia," kata Nono.
Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murip mendukung penuh upaya pemerintah mewujudkan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal tersebut menurutnya menjadi langkah maju demi kebaikan dan kemakmuran rakyat Papua yang sudah menderita puluhan tahun karena eksploitasi yang dilakukan tanpa memberikan imbal balik yang sepadan bagi kemakmuran papua.
“Kami Majelis Rakyat Papua mendukung penuh pemerintah untuk mengambil alih PT Freeport menjadi milik Indonesia. Jika terjadi kesepakatan selanjutnya dengan Freeport, kami rakyat Papua agar ikut dilibatkan serta berbicara dengan ketiga pihak pemerintah dan Freeport. Harus ada orang Papua bisa duduk mewakili di situ," ucap Timotius.
Turut hadir dalam Seminar Nasional tersebut Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Budi Gunadi Sadikin, Iwan Munajat (Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI), dan Hikmahanto Juwana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Pemerintah Provinsi Papua, pimpinan/anggota Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, pengurus asosiasi kaum profesional, jajaran pimpinan pusat organisasi mahasiswa, dan pemimpin redaksi.
Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyelenggarakan Seminar Nasional bertema Divestasi Saham PT Freeport Indonesia sebagai Perwujudan Kedaulatan Negara untuk Kemakmuran Rakyat. Seminar bertujuan sebagai bentuk menyikapi alotnya tarik ulur divestasi saham PT Freeport Indonesia.
Ketua DPD RI Oesman Sapta berharap melalui seminar ini masyarakat bisa mendapatkan penjelasan dan informasi yang mendetail, tepat, dan kredibel tentang kelanjutan Head of Agreement (HoA) divestasi saham perusahaan tambang emas di Bumi Cenderawasih tersebut, sehingga bisa menjadi bahan bagi DPD menentukan langkah strategis politis mencari solusi kepentingan bangsa dan negara.
"Kami mendukung langkah pemerintah, khususnya PT Inalum dalam melanjutkan proses divestasi, sehingga harapan kepemilikan 51 persen saham segera terwujud," kata Oesman, pada seminar yang diselenggarakan di Ruang GBHN Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 13 Agustus 2018.
Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono. Diharapkan melalui seminar tersebut akan dihasilkan solusi strategis dari DPD RI kepada pemerintah dalam mempercepat proses divestasi saham PT Freeport agar benar-benar menjadi milik Indonesia.
"Saya harap ini bisa menjadi sumbangsih signifikan dari DPD RI kepada pemerintah guna percepatan proses kelanjutan dan kelangsungan proses divestasi saham menjadi milik Indonesia," kata Nono.
Sementara itu, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murip mendukung penuh upaya pemerintah mewujudkan kepemilikan 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Hal tersebut menurutnya menjadi langkah maju demi kebaikan dan kemakmuran rakyat Papua yang sudah menderita puluhan tahun karena eksploitasi yang dilakukan tanpa memberikan imbal balik yang sepadan bagi kemakmuran papua.
“Kami Majelis Rakyat Papua mendukung penuh pemerintah untuk mengambil alih PT Freeport menjadi milik Indonesia. Jika terjadi kesepakatan selanjutnya dengan Freeport, kami rakyat Papua agar ikut dilibatkan serta berbicara dengan ketiga pihak pemerintah dan Freeport. Harus ada orang Papua bisa duduk mewakili di situ," ucap Timotius.
Turut hadir dalam Seminar Nasional tersebut Wakil Ketua DPD RI Akhmad Muqowam, Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba, Direktur PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum Budi Gunadi Sadikin, Iwan Munajat (Ikatan Ahli Geologi Indonesia/IAGI), dan Hikmahanto Juwana (Fakultas Hukum Universitas Indonesia), Pemerintah Provinsi Papua, pimpinan/anggota Majelis Rakyat Papua, DPR Papua, pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, pengurus asosiasi kaum profesional, jajaran pimpinan pusat organisasi mahasiswa, dan pemimpin redaksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
