Nilai UN Turun, Pemda Harus Lebih Peduli

Jakarta:  Pemerintah daerah (pemda) diminta menindaklanjuti hasil ujian nasional (UN) SMA/sederajat 2018 yang mengalami penurunan bila dibandingkan dengan hasil rerata UN tahun lalu. Dinas pendidikan setempat harus melakukan upaya untuk memetakan titik lemah dan prestasi yang dimiliki peserta didik. "Kami mengimbau pemda lebih proaktif terlibat dalam pembinaan peserta didik dan sekolah, dan jangan hanya Kemendikbud," kata Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, di Jakarta, kemarin. Apalagi, kata Hamid, pendidikan menengah jenjang SMA dan SMK sekarang menjadi urusan provinsi. "Maka, kita dorong pemerintah provinsi lebih aktif lagi peduli dan terlibat," tegas Hamid. Menurutnya, Pemda harus segera memetakan kelebihan dan kekurangan pendidikan di daerahnya. Adapun afirmasi yang dilakukan berupa peningkatan kualitas guru, peningkatan sarana dan prasana (sarpras) sekolah.  "Guru terus kita latih dengan model HOTS (higher order thinking skills) dengan mengutamakan pada pelatihan dan pembelajaran meliputi pemahaman, aplikasi dan penalaran," katanya. Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kemendikbud, Totok Suprayitno mengungkapkan, ada dua faktor penyebab penurunan nilai UN 2018. Pertama, adanya soal dengan daya nalar tinggi atau HOTS yang dinilai memiliki kesulitan tinggi oleh para peserta, kendati soal tersebut hanya sedikit atau sekitar 10 % dari total soal. "Kesulitan model HOTS ini dialami oleh siswa pada 50 % sekolah yang ditunjukkan dengan rerata nilai UN menurun. Tetapi nilai di 50% sekolah lainnya justru mengalami kenaikan," paparnya. Faktor kedua, kata Totok, penurunan nilai UN terjadi karena adanya perubahan moda ujian, dari UN kertas dan Pensil (UNKP) ke UN Berbasis Komputer (UNBK).