Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dilibatkan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penyaluran BLT menggunakan data PKL akan membuat pemberian bantuan tepat sasaran.
“Pak Presiden sudah meminta mereka menggunakan data PKL,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam tayangan Newsline di Metro TV, Kamis, 16 September 2021.
Pemerintah akan menyalurkan BLT untuk PKL dengan nilai Rp1,2 juta per penerima bantuan. Dalam pertemuan Jokowi bersama asosiasi UMKM di Istana Negara hari ini, asosiasi meminta diberi kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal dan BPOM.
Mereka juga meminta restrukturisasi kredit agar diperpanjang. Permintaan itu diamini Jokowi.
Saat ini, pemerintah akan meningkatkan penyerapan produksi koperasi dan UMKM yang masih rendah yaitu di angka 27 persen. Hal ini masih harus ditingkatkan karena yang seharusnya diserap oleh belanja kementerian/lembaga sebesar 40 persen. (Aulya Syifa)
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) meminta asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) dilibatkan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Penyaluran BLT menggunakan data PKL akan membuat pemberian bantuan tepat sasaran.
“Pak Presiden sudah meminta mereka menggunakan data PKL,” kata Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam tayangan Newsline di Metro TV, Kamis, 16 September 2021.
Pemerintah akan menyalurkan BLT untuk
PKL dengan nilai Rp1,2 juta per penerima bantuan. Dalam pertemuan Jokowi bersama asosiasi UMKM di Istana Negara hari ini, asosiasi meminta diberi kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal dan BPOM.
Mereka juga meminta restrukturisasi kredit agar diperpanjang. Permintaan itu diamini Jokowi.
Saat ini, pemerintah akan meningkatkan penyerapan produksi koperasi dan UMKM yang masih rendah yaitu di angka 27 persen. Hal ini masih harus ditingkatkan karena yang seharusnya diserap oleh belanja kementerian/lembaga sebesar 40 persen.
(Aulya Syifa) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(CIN)
