Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pengurus Dharma Wanita di berbagai kementerian/lembaga agar turut memerangi ideologi transnasional. Sebab, banyak berbagai elemen di negeri ini telah terpapar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Bamsoet membeberkan beberapa temuan kementerian/lembaga. Di antaranya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyebut 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan 3 persen personel TNI telah terpapar radikalisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga merilis data bahwa 2 juta karyawan BUMN berpotensi terpapar radikalisme. Tak hanya itu, Setara Institute juga melaporkan 10 perguruan tinggi negeri (PTN) juga terpapar radikalisme.
"Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini perlu ditanggulangi agar jumlahnya tak semakin membesar. Kuncinya, ada pada pemberdayaan keluarga. Dalam keluarga, perempuan adalah tiang pondasinya," kata Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2019.
Politikus Golkar itu menjelaskan, peran wanita sangat besar bagi keluarga dan bangsa. Salah satunya, penanaman ideologi Pancasila kepada seluruh anggota keluarga.
"Saya yakin, pada dasarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu selalu mengajarkan kebaikan kepada setiap anggota keluarganya. Karena itu, Dharma Wanita maupun organisasi perempuan lainnya harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah, sehingga setiap kaum ibu bisa menjadi agen Pancasila," kata Bamsoet.
Oleh karena itu, Bamsoet sangat berharap pada peran Dharma Wanita. Sebab, jaringan Dharma Wanita menyebar di seluruh Indonesia.
"Kekuatan sosial Dharma Wanita yang tersebar sampai ke berbagai daerah di seluruh Indonesia harus dimaksimalkan untuk menjaga ideologi Pancasila. Dharma Wanita harus mampu mencabut radikalisme sampai ke akarnya supaya berbagai ideologi transnasional tak lagi tumbuh di bumi Indonesia," ucap Bamsoet tegas.
Jakarta: Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pengurus Dharma Wanita di berbagai kementerian/lembaga agar turut memerangi ideologi transnasional. Sebab, banyak berbagai elemen di negeri ini telah terpapar ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Bamsoet membeberkan beberapa temuan kementerian/lembaga. Di antaranya, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyebut 19,4 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebutkan 3 persen personel TNI telah terpapar radikalisme.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga merilis data bahwa 2 juta karyawan BUMN berpotensi terpapar radikalisme. Tak hanya itu, Setara Institute juga melaporkan 10 perguruan tinggi negeri (PTN) juga terpapar radikalisme.
"Situasi yang sangat mengkhawatirkan ini perlu ditanggulangi agar jumlahnya tak semakin membesar. Kuncinya, ada pada pemberdayaan keluarga. Dalam keluarga, perempuan adalah tiang pondasinya," kata Bamsoet, dalam keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2019.
Politikus Golkar itu menjelaskan, peran wanita sangat besar bagi keluarga dan bangsa. Salah satunya, penanaman ideologi Pancasila kepada seluruh anggota keluarga.
"Saya yakin, pada dasarnya cinta dan kasih sayang seorang ibu selalu mengajarkan kebaikan kepada setiap anggota keluarganya. Karena itu, Dharma Wanita maupun organisasi perempuan lainnya harus menjadi mitra strategis bagi pemerintah, sehingga setiap kaum ibu bisa menjadi agen Pancasila," kata Bamsoet.
Oleh karena itu, Bamsoet sangat berharap pada peran Dharma Wanita. Sebab, jaringan Dharma Wanita menyebar di seluruh Indonesia.
"Kekuatan sosial Dharma Wanita yang tersebar sampai ke berbagai daerah di seluruh Indonesia harus dimaksimalkan untuk menjaga ideologi Pancasila. Dharma Wanita harus mampu mencabut radikalisme sampai ke akarnya supaya berbagai ideologi transnasional tak lagi tumbuh di bumi Indonesia," ucap Bamsoet tegas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
