medcom.id, Tangerang Selatan: Penerbitan Permenristekdikti Nomor 58 Tahun 2017 bukan untuk mempersulit karyawan menempati rumah negara di kawasan Puspiptek. Tetapi, ada prosedur dan peraturan yang harus ditaati jika ingin tinggal di rumah negara.
Kepala bidang Sarana Kawasan Puspiptek Lanjar mengatakan calon penghuni harus ditunjuk pejabat yang berwenang di lingkungan Kemenristekdikti, Batan, BPPT, LIPI, dan KLHK untuk mengisi rumah negara golongan I di kawasan Puspiptek. Nantinya pejabat tersebut menyampaikan usulan kepada sekretaris jenderal Kemenristekdikti melalui kepala Puspiptek.
Kemudian, kepala Puspiptek bersama pejabat di lingkungan sekretariat jenderal yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik negara mengevaluasi kelayakan calon penghuni rumah negara.
"Selanjutnya hasil evaluasi kelayakan disampaikan kepada sekretaris jenderal," ujar Lanjar di Graha Widya Bhakti Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 3 November 2017.
Selanjutnya, sekretaris jenderal mengeluarkan surat izin penghunian sebagai pengesahan pegawai negeri sipil yang ditunjuk dapat menghuni rumah negara golongan I. Prosedur ini diatur dalam Permenristekdikti Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Penunjukkan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di Kawasan Puspiptek.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Puspiptek Sri Setiawati menjelaskan PNS bisa menghuni rumah negara selama masih aktif bekerja di kawasan Puspiptek. Jika pindah tugas, mau tidak mau PNS harus meninggalkan rumah tersebut.
"Misal dari BPPT kerja di laboratorium Puspiptek sampai pensiun. Jika sudah pensiun, harus keluar," pungkas Sri.
medcom.id, Tangerang Selatan: Penerbitan Permenristekdikti Nomor 58 Tahun 2017 bukan untuk mempersulit karyawan menempati rumah negara di kawasan Puspiptek. Tetapi, ada prosedur dan peraturan yang harus ditaati jika ingin tinggal di rumah negara.
Kepala bidang Sarana Kawasan Puspiptek Lanjar mengatakan calon penghuni harus ditunjuk pejabat yang berwenang di lingkungan Kemenristekdikti, Batan, BPPT, LIPI, dan KLHK untuk mengisi rumah negara golongan I di kawasan Puspiptek. Nantinya pejabat tersebut menyampaikan usulan kepada sekretaris jenderal Kemenristekdikti melalui kepala Puspiptek.
Kemudian, kepala Puspiptek bersama pejabat di lingkungan sekretariat jenderal yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik negara mengevaluasi kelayakan calon penghuni rumah negara.
"Selanjutnya hasil evaluasi kelayakan disampaikan kepada sekretaris jenderal," ujar Lanjar di Graha Widya Bhakti Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 3 November 2017.
Selanjutnya, sekretaris jenderal mengeluarkan surat izin penghunian sebagai pengesahan pegawai negeri sipil yang ditunjuk dapat menghuni rumah negara golongan I. Prosedur ini diatur dalam Permenristekdikti Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Penunjukkan Penghuni dan Penghunian Rumah Negara di Kawasan Puspiptek.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Puspiptek Sri Setiawati menjelaskan PNS bisa menghuni rumah negara selama masih aktif bekerja di kawasan Puspiptek. Jika pindah tugas, mau tidak mau PNS harus meninggalkan rumah tersebut.
"Misal dari BPPT kerja di laboratorium Puspiptek sampai pensiun. Jika sudah pensiun, harus keluar," pungkas Sri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
