medcom.id, Jakarta: Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menimbulkan kekhawatiran akan ketidak jelasan pembayaran ganti rugi. Salah satu pihak yang khawatir pembayaran ganti rugi tidak diselesaikan adalah pengusaha.
Golongan pengusaha yang juga terdampak lumpur lapindo menuding dengan dibubarkannya BPLS, pemerintah cuci tangan dan tak mau menyelesaikan persoalan ganti rugi yang tak kunjung selesai.
"Memang waktu itu prioritas pemerintah adalah yang menengah kebawah, yang tidak punya apa-apa lagi. Pengusaha yang memiliki lahan luas sementara pembicaraan diserahkan ke Minarak Lapindo," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dalam Metro News, Jumat 17 Maret 2017.
Menurut Saifullah atau Gus Ipul, saat itu golongan pengusaha tidak menjadi isu utama. Pengusaha diminta bicara dengan PT Minarak Lapindo untuk pembayaran ganti rugi.
Sayangnya, Gus Ipul mendengar bahwa pembicaraan antara pengusaha dan PT Minarak Lapindo buntu lantaran perusahaan tersebut mengatakan bahwa semburan lumpur merupakan musibah dan ketidakmampuan perusahaan membayar ganti rugi.
"Kita hanya memfasilitasi, kita dorong supaya ada kesepakatan," jelas Gus Ipul.
Terkait pembubaran BPLS dan pengambilalihan oleh PPLS di Kementerian PUPR, Gus Ipul optimistis tidak akan ada persoalan berarti dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan. Apalagi, Kementerian PUPR diberikan waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri terkait fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan BPLS.
"Saat ini relokasi infrastruktur penting dalam rangka menormalisasi jalur perekonomian terkait pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Misalnya selama musim hujan relatif teratasi dari tahun lalu," jelasnya.
medcom.id, Jakarta: Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menimbulkan kekhawatiran akan ketidak jelasan pembayaran ganti rugi. Salah satu pihak yang khawatir pembayaran ganti rugi tidak diselesaikan adalah pengusaha.
Golongan pengusaha yang juga terdampak lumpur lapindo menuding dengan dibubarkannya BPLS, pemerintah cuci tangan dan tak mau menyelesaikan persoalan ganti rugi yang tak kunjung selesai.
"Memang waktu itu prioritas pemerintah adalah yang menengah kebawah, yang tidak punya apa-apa lagi. Pengusaha yang memiliki lahan luas sementara pembicaraan diserahkan ke Minarak Lapindo," kata Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf dalam
Metro News, Jumat 17 Maret 2017.
Menurut Saifullah atau Gus Ipul, saat itu golongan pengusaha tidak menjadi isu utama. Pengusaha diminta bicara dengan PT Minarak Lapindo untuk pembayaran ganti rugi.
Sayangnya, Gus Ipul mendengar bahwa pembicaraan antara pengusaha dan PT Minarak Lapindo buntu lantaran perusahaan tersebut mengatakan bahwa semburan lumpur merupakan musibah dan ketidakmampuan perusahaan membayar ganti rugi.
"Kita hanya memfasilitasi, kita dorong supaya ada kesepakatan," jelas Gus Ipul.
Terkait pembubaran BPLS dan pengambilalihan oleh PPLS di Kementerian PUPR, Gus Ipul optimistis tidak akan ada persoalan berarti dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diperlukan. Apalagi, Kementerian PUPR diberikan waktu satu tahun untuk menyesuaikan diri terkait fungsi-fungsi yang seharusnya dilakukan BPLS.
"Saat ini relokasi infrastruktur penting dalam rangka menormalisasi jalur perekonomian terkait pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Misalnya selama musim hujan relatif teratasi dari tahun lalu," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
