Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Nomor 6, Jakarta, pada Rabu, 17 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wapres ingatkan BPKH fokus dalam meningkatkan investasi.
“Harus ada inisiatif-inisiatif yang aman, tapi menghasilkan (dana) yang besar. Itu yang diperlukan BPKH,” pesan Wapres.
Menurut Wapres, dana kelolaan BPKH dinilai cukup besar, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Terlebih, setiap tahun dana tersebut digunakan untuk memberikan subsidi biaya haji.
Sebagai perbandingan, Wapres menanyakan perihal jumlah subsidi haji yang dikeluarkan usai penundaan pemberangkatan ibadah haji akibat covid-19. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pada 2023 lalu, pihaknya mengeluarkan dana dari tabungan keuangan haji sebesar Rp1,3 triliun untuk menutupi kekurangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
Jumlah tersebut tidak sebanding dengan penerimaan dana pada 2023. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan Wapres dapat menggerus dana modal untuk pemberian subsidi di tahun-tahun berikutnya.
"Dan karena itu memang sekarang dirasionaliasi. Kalau tidak, ini menjadi beban," imbuh Wapres.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan BPKH kini telah memiliki Syarikah BPKH Limited sebagai anak lerusahaan di Arab Saudi. Anak Perusahaan ini secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, katering, dan investasi lain yang mendukung ekosistem perhajian di Arab Saudi.
"Target utama kami adalah untuk bisa membantu efisiensi dan rasionalitas biaya haji. Nanti kita akan masuk sebagai salah satu supplier di antara industri yang ada sebagai rekanannya Kementerian Agama," urai Fadlul.
Jakarta: Wakil Presiden (Wapres)
Ma’ruf Amin menerima pelaksana Badan Pengelola Keuangan
Haji (BPKH) di Kediaman Resmi Wakil Presiden, Jalan Diponegoro Nomor 6, Jakarta, pada Rabu, 17 Januari 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wapres ingatkan BPKH fokus dalam meningkatkan investasi.
“Harus ada inisiatif-inisiatif yang aman, tapi menghasilkan (dana) yang besar. Itu yang diperlukan BPKH,” pesan Wapres.
Menurut Wapres, dana kelolaan BPKH dinilai cukup besar, sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Terlebih, setiap tahun dana tersebut digunakan untuk memberikan subsidi biaya haji.
Sebagai perbandingan, Wapres menanyakan perihal jumlah subsidi haji yang dikeluarkan usai penundaan pemberangkatan ibadah haji akibat covid-19. Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pada 2023 lalu, pihaknya mengeluarkan dana dari tabungan keuangan haji sebesar Rp1,3 triliun untuk menutupi kekurangan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).
Jumlah tersebut tidak sebanding dengan penerimaan dana pada 2023. Hal seperti inilah yang dikhawatirkan Wapres dapat menggerus dana modal untuk pemberian subsidi di tahun-tahun berikutnya.
"Dan karena itu memang sekarang dirasionaliasi. Kalau tidak, ini menjadi beban," imbuh Wapres.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan BPKH kini telah memiliki Syarikah BPKH Limited sebagai anak lerusahaan di Arab Saudi. Anak Perusahaan ini secara khusus akan beroperasi di sektor perhotelan, fasilitas akomodasi, katering, dan investasi lain yang mendukung ekosistem perhajian di Arab Saudi.
"Target utama kami adalah untuk bisa membantu efisiensi dan rasionalitas biaya haji. Nanti kita akan masuk sebagai salah satu supplier di antara industri yang ada sebagai rekanannya Kementerian Agama," urai Fadlul.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
