Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara mengaku siap dievaluasi DPR terkait bantuan sosial (bansos). Batuan itu diberikan untuk warga terdampak covid-19 dan sudah berjalan sejak April 2020.
"DPR kan tugasnya memang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah," kata Juliari kepada Medcom.id, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2020.
Juliari mengaku sudah sering dipanggil DPR untuk diminta penjelasan terkait program tersebut. Bahkan tim pengawas DPR juga pernah bertandang ke kantornya.
"Sudah sering dipanggil DPR, kemarin baru dipanggil Komisi VIII, terus minggu lalu tim pengawas DPR RI datang ke Kemensos. Kami kan memang bermitra dengan DPR, khususnya Komisi VIII," kata dia.
Baca: Penyaluran Bansos di 5 Daerah di Bengkulu Diduga Bermasalah
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani berencana mengevaluasi bansos sembako yang diberikan pemerintah. Evaluasi ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Bansos non-tunai yang diberikan pemerintah bagaimana mekanismenya? Siapa saja yang menerima, dan apakah penerima betul-betul merasakan manfaatnya?" kata Puan di Tangerang, Selasa, 23 Juni 2020.
DPR, kata Puan, ingin memastikan bantuan yang diberikan sejak tiga bulan lalu itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Evaluasi bansos itu juga untuk mengukur seberapa efektif bantuan di tengah pandemi korona.
Menurut Puan, salah satu masalah dalam distribusi bansos adalah sosialisasi kepada masyarakat. Dia bilang, ada beberapa warga yang tidak mengetahui tanggal pembagian bansos.
"Terkait tanggal ini penting sekali agar mereka itu datang bisa tepat tanggal," ujarnya.
Jakarta: Menteri Sosial Juliari P Batubara mengaku siap dievaluasi DPR terkait bantuan sosial (bansos). Batuan itu diberikan untuk warga terdampak covid-19 dan sudah berjalan sejak April 2020.
"DPR kan tugasnya memang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah," kata Juliari kepada
Medcom.id, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2020.
Juliari mengaku sudah sering dipanggil DPR untuk diminta penjelasan terkait program tersebut. Bahkan tim pengawas DPR juga pernah bertandang ke kantornya.
"Sudah sering dipanggil DPR, kemarin baru dipanggil Komisi VIII, terus minggu lalu tim pengawas DPR RI datang ke Kemensos. Kami kan memang bermitra dengan DPR, khususnya Komisi VIII," kata dia.
Baca:
Penyaluran Bansos di 5 Daerah di Bengkulu Diduga Bermasalah
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani berencana mengevaluasi bansos sembako yang diberikan pemerintah. Evaluasi ini untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
"Bansos non-tunai yang diberikan pemerintah bagaimana mekanismenya? Siapa saja yang menerima, dan apakah penerima betul-betul merasakan manfaatnya?" kata Puan di Tangerang, Selasa, 23 Juni 2020.
DPR, kata Puan, ingin memastikan bantuan yang diberikan sejak tiga bulan lalu itu diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Evaluasi bansos itu juga untuk mengukur seberapa efektif bantuan di tengah pandemi korona.
Menurut Puan, salah satu masalah dalam distribusi bansos adalah sosialisasi kepada masyarakat. Dia bilang, ada beberapa warga yang tidak mengetahui tanggal pembagian bansos.
"Terkait tanggal ini penting sekali agar mereka itu datang bisa tepat tanggal," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
