Komisi III DPD Minta Kemenkes Perbaiki Pelayanan Kesehatan

medcom.id Jakarta: Dalam rapat kerja Komite III DPD dengan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek di Gedung DPD, Pemerintah diminta memperbaiki kebijakan pelayanan kesehatan yang  masih menimbulkan sejumlah persoalan. Sistem pelayanan kesehatan dan sejumlah rancangan Undang-undang dibahas dalam rapat kerja ini. Rapat ini dipimpin Ketua Komite III DPD Hardi Slamet Hood. Anggota Komisi III DPD membahas sistem pelayananan kesehatan, sistem pengadaan obat dan pengangkatan tenaga kesehatan, RUU tentang kebidanan, RUU karantina dan RUU penyangdang disabilitas. Anggota Komite III DPD RI asal Jambi, Daryanti Uteng mengatakan dirinya menemukan adanya kekosongan tenaga medis seperti dokter dan apoteker di sebagian puskesmas yang ada di provinsi Jambi. Untuk itu, ia berharap pemerintah dapat memprioritaskan pengangkatan tenaga medis PTT menjadi CPNS pada tahun ini. “Ada sekitar 186 puskemas di Jambi namun hanya sebagian besar saja yang memiliki dokter, tidak semuanya. Jambi kekurangan tenaga dokter dan apoteker. Perlu dipikirkan bagaimana supaya merata,” ujar Daryanti Rabu (27/1/2016). Sementara itu, Eni Khairani dari Bengkulu mengatakan program pemerintah berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) masih menimbulkan persoalan terutama untuk pendataan yang masih belum tepat sasaran. Ia juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan untuk pendataan program-program serupa lainnya seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Senada dengan Eni, Baiq Diyah Ratu Ganefi dari Nusa Tenggara Barat (NTB) memaparkan masyarakat di daerahnya tidak tahu bagaimana memanfaatkan BPJS Kesehatan, bahkan salah satu desa melaporkan telah berhutang sebesar Rp. 14 Triliun kepada BPJS untuk pengobatan masyarakat. “Mereka telepon saya dan bilang kaget ternyata berhutang Rp. 14 Triliun kepada BPJS. Itu karena tidak mengerti kalau harusnya dibayarkan secara terus menerus, tidak hanya satu kali bayar,” katanya. Persoalan lain yang juga turut ditanyakan antara lain menyangkut sarana dan prasarana puskemas atau rumah sakit di beberapa wilayah dinilai kurang memadai untuk menunjang kesehatan masyarakat. Selain itu ada lagi permasalahan tentang katalog obat secara online (e-catalog) yang mengakibatkan keterlambatan atau kekosongan stok obat, dan juga upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap kaum disabilitas serta langkah karantina terhadap masyarakat yang dikhawatirkan membawa virus paska bepergian ke luar negeri. Menanggapi aspirasi tersebut, Nila Moeloek mengatakan pihaknya telah mengirim ratusan tenaga kesehatan ke daerah perbatasan di seluruh Indonesia. Mereka akan ditempatkan di 120 Puskesmas yang tersebar di 44 kabupaten di 15 provinsi. Menkes memastikan pengiriman tim kesehatan ini tidak akan berbenturan dengan program pengiriman dokter PTT. “Keduanya akan saling melengkapi satu sama lain untuk mengisi kekosongan tenaga medis di seluruh daerah di Indonesia,” ujarnya. Menkes menambahkan, pihaknya terus mengirimkan surat permintaan kepada MenPAN untuk segera melakukan pengangkatan tenaga media PTT menjadi CPNS. Namun, hingga kini belum berjalan dengan maksimal. Terkait dengan program KIS, Ia mengakui adanya keterlambatan penyelesaian program itu, namun saat ini proses verifikasi dan validasi pendataan KIS dari Kementrian Sosial telah rampung dan segera akan dicetak menjadi kartu BPJS sebanyak 88,4 juta kartu. Di akhir rapat, Kementrian Kesehatan sepakat untuk mengoptimalisasikan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi guna memastikan penyempurnaan layanan kesehatan dan pendistibusian tenaga kesehatan yang merata serta memprioritaskan pengangkatan tenaga kesehatan menjadi PNS.