Target Rehabilitasi Gempa NTB Dibahas

Jakarta: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar rapat koordinasi (rakor) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Rapat membahas target penyelesaian penanganan pascagempa. Menko PMK Puan Maharani mengatakan proses rehabilitas dan rekonstruksi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018. Aturan ini tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di NTB. Penanganan tanggap darurat telah dilakukan pemerintah pusat dan daerah. "TNI, Polri, dan masyarakat telah memberikan bantuan yang optimal selama ini," kata Puan membuka rakor di Kantor Kemenko PMK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat 5 Oktober 2018. Kader PDI Perjuangan itu menyampaikan ada beberapa target rehabilitasi dan rekonstruksi usai gempa di NTB. Pertama, pendataan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Akhir September 2018 telah selesai disusun oleh BNPB," ungkap dia. Selanjutnya, rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi mulai dilakukan pada Oktober 2018. Untuk normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian ditargetkan selesai pada Desember 2018. Masalah hunian warga ditargetkan selesai dilakukan pada Maret 2019. "Seperti arahan bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla di NTB dan penyelesaian rekonstruksi rumah penduduk agar dapat diselesaikan pada Maret 2019," sebut dia. Baca: Penanganan Gempa Lombok dan Sulteng Berjalan Selaras Usai memberikan kata sambutan, rakor berlangsung tertutup. Rakor diikuti oleh Wakil Kapolri Komjen Pol Ari Dono Komjen Ari Dono, Menkominfo Rudi Antara, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi Mohamad Nasir. Selain itu, hadir pula perwakilan Kementerian Pariwisata (Kemenpar), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tampak pula perwakilan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Agraria Tata dan Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Pertanian (Kementan). Rapat juga diikuti jajaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) Maritim. Perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Sekda Provinsi NTB juga hadir.