medcom.id, Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengeluarkan pelbagai program perlindungan sosial untuk memenuhi standar kebutuhan rakyat Indonesia. Program salah satunya mengatasi tuntutan pembangunan manusia Indonesia.
"Maka, saat ini pemerintah berupaya memastikan terpenuhinya standar kebutuhan hidup yang berkualitas melalui program perlindungan sosial secara komprehensif," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Jakarta, Senin (13/4/2015).
Puan mengatakan, ada berbagai program perlindungan sosial untuk rakyat Indonesia. Program tersebut adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis ketahanan ekonomi rumah tangga.
Program-program itu, kata Puan, merupakan bagian dari langkah awal pemerintah mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.
"Yang kemudian dijabarkan ke dalam sembilan agenda strategis yang disebut Nawa Cita yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) ke-III," imbuh Puan.
Oleh karena itu, sambung Puan, sasaran dan target di dalam RPJMN ke-III ditetapkan sesuai dengan kebijakan politik pembangunan pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan, dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan.
"Untuk itu, segala upaya pemerintah dalam mencapai semua agenda prioritas dan pembangunan tersebut perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian dapat tercipta sebuah kolaborasi kemitraan baru yang berdasar pada prinsip gotong royong, prinsip yang sudah lama dibangun oleh para 'founding father' kita: Gotong Royong Membangun Bangsa," tutur Puan.
Puan menyambut baik inisiasi yang dilakukan PBB yang bertujuan untuk membangun kemitraan melalui sebuah deklarasi kemitraan baru antara pemerintah, PBB, dan organisasi filantropis bekerja sama untuk mencapai tujuan Post-2015 Development Agenda dalam bentuk the Post-2015 Partnership Platform for Philanthropy.
medcom.id, Jakarta: Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla telah mengeluarkan pelbagai program perlindungan sosial untuk memenuhi standar kebutuhan rakyat Indonesia. Program salah satunya mengatasi tuntutan pembangunan manusia Indonesia.
"Maka, saat ini pemerintah berupaya memastikan terpenuhinya standar kebutuhan hidup yang berkualitas melalui program perlindungan sosial secara komprehensif," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani di Jakarta, Senin (13/4/2015).
Puan mengatakan, ada berbagai program perlindungan sosial untuk rakyat Indonesia. Program tersebut adalah Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, dan Program Pemberdayaan Masyarakat berbasis ketahanan ekonomi rumah tangga.
Program-program itu, kata Puan, merupakan bagian dari langkah awal pemerintah mengimplementasikan strategi pembangunan yang berpedoman pada jalan Trisakti, yaitu berdaulat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya.
"Yang kemudian dijabarkan ke dalam sembilan agenda strategis yang disebut Nawa Cita yang digunakan sebagai landasan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) ke-III," imbuh Puan.
Oleh karena itu, sambung Puan, sasaran dan target di dalam RPJMN ke-III ditetapkan sesuai dengan kebijakan politik pembangunan pemerintah. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan, dan layanan dasar rakyat, penanggulangan kemiskinan.
"Untuk itu, segala upaya pemerintah dalam mencapai semua agenda prioritas dan pembangunan tersebut perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan demikian dapat tercipta sebuah kolaborasi kemitraan baru yang berdasar pada prinsip gotong royong, prinsip yang sudah lama dibangun oleh para 'founding father' kita: Gotong Royong Membangun Bangsa," tutur Puan.
Puan menyambut baik inisiasi yang dilakukan PBB yang bertujuan untuk membangun kemitraan melalui sebuah deklarasi kemitraan baru antara pemerintah, PBB, dan organisasi filantropis bekerja sama untuk mencapai tujuan Post-2015 Development Agenda dalam bentuk the Post-2015 Partnership Platform for Philanthropy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
