Darimana Alokasi Bantuan Korban Bencana Gempa NTT?

Jakarta: Saat gempa mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), bantuan langsung bergerak.  Mulai dari makanan, air minum, tenda, obat-obatan, sampai dukungan untuk memperbaiki rumah warga. Tapi di balik distribusi bantuan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting dari mana uang untuk membiayai penanganan bencana itu berasal? Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, NTT, pada 15 Agustus 2026. Pemerintah pusat langsung mengerahkan personel dan bantuan ke wilayah terdampak. Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan jajaran terkait mempercepat penanganan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dalam kondisi bencana, pemerintah tidak hanya mengandalkan satu sumber dana. Ada anggaran dari pemerintah pusat, Dana Siap Pakai (DSP) BNPB, anggaran pemerintah daerah, hingga bantuan dari masyarakat dan berbagai donatur. Dari sisi pemerintah pusat, penanganan bencana masuk dalam skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran yang bisa digunakan untuk merespons kebutuhan darurat ketika bencana terjadi. Kementerian Keuangan menyebut pemerintah menyiapkan sekitar Rp5 triliun dana kebencanaan dalam posisi siap digunakan atau on call. Dana tersebut dapat ditambah apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat berdasarkan permintaan BNPB. “Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” tegas Menkeu Purbaya. Selain itu, BNPB memiliki Dana Siap Pakai (DSP). Dana ini memang disiapkan untuk kebutuhan penanganan bencana yang sifatnya mendesak, sehingga bantuan tidak harus menunggu proses penganggaran baru ketika bencana sudah terjadi. Kementerian Keuangan mencatat BNPB memiliki sekitar Rp500 miliar DSP dalam posisi siaga. Jika kebutuhan meningkat, dana tersebut dapat ditambah sesuai kebutuhan penanganan di lapangan. Lalu, bagaimana uang tersebut sampai ke korban? Jawabannya tidak selalu dalam bentuk uang tunai. Dalam fase darurat, anggaran banyak digunakan untuk menyediakan barang dan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti makanan siap saji, air mineral, beras, tenda, selimut, kasur, perlengkapan bayi, hingga obat-obatan. BNPB mencatat bantuan logistik untuk korban gempa NTT dikirim dari Pos Pendukung Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Hingga 21 Agustus 2026, sekitar 890 ton bantuan telah masuk ke gudang dan berasal dari 57 donatur. Bantuan tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah terdampak melalui Pos Logistik Labuan Bajo dan Maumere. Dari jumlah tersebut, sekitar 313 ton bantuan telah dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara pada periode 15-21 Agustus 2026. Sementara bantuan yang berasal dari DSP BNPB dan dikirim menggunakan pesawat kargo komersial mencapai sekitar 465 ton. Sumber Daya Pemerintah Daerah  Pemerintah daerah juga ikut mengeluarkan sumber daya untuk menangani dampak gempa. Pemerintah Provinsi NTT mengaktifkan dana penampungan bencana untuk mendukung kebutuhan masyarakat terdampak di Flores. Hingga 18 Agustus 2026, saldo rekening dana penampungan bencana Pemprov NTT tercatat sekitar Rp4,36 miliar. Dana tersebut berasal dari sejumlah sumber, termasuk dukungan pemerintah daerah lain dan sumbangan masyarakat. Bantuan untuk korban juga tidak berhenti pada makanan dan kebutuhan darurat. Pemerintah menyiapkan dukungan untuk memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan akibat gempa. Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori kerusakan setelah dilakukan pendataan dan verifikasi oleh pemerintah. BNPB menyatakan proses pendataan menjadi bagian penting sebelum bantuan perbaikan rumah disalurkan. Pemerintah perlu memastikan tingkat kerusakan dan data penerima agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi, siapa yang membayar bantuan korban gempa NTT? Bukan satu pihak saja. Ada APBN melalui pemerintah pusat dan BNPB, anggaran pemerintah daerah, serta kontribusi masyarakat dan donatur. Semua sumber tersebut memiliki mekanisme masing-masing dalam penggunaannya. Presiden Prabowo meminta penanganan gempa tidak berhenti pada fase darurat. Pemerintah juga perlu memastikan proses pemulihan berjalan, termasuk perbaikan rumah dan fasilitas yang terdampak. Dengan begitu, anggaran bencana tidak hanya digunakan untuk memadamkan masalah saat krisis terjadi, tetapi juga mendukung masyarakat kembali menjalani aktivitas secara normal.