medcom.id, Jakarta: Investasi dana haji yang diwacanakan pemerintah menuai kritik berbagai pihak. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, investasi dana haji bukan demi kepentingan pemerintah.
"Kepentingan jemaah ini. Supaya dapat membayar lebih murah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 31 Juli 2017.
Kalla menerima Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kantor Wakil Presiden. Kalla mendengarkan rencana BPKH dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut.
Kalla menegaskan, pemerintah ingin biaya haji stabil. Pemerintah berencana mengelola dana ongkos haji yang dibayarkan jemaah dengan baik.
Kebijakan tersebut dikeluarkan karena waktu tunggu haji yang mencapai 20 tahun di beberapa daerah Indonesia. Kalla mengatakan, seiring bertambahnya waktu, ongkos haji akan naik dengan segala macam biaya yang mengiringinya.
Pria asal Makassar itu menjelaskan, jika dihitung secara normal, biaya yang dibutuhkan untuk naik haji sekitar Rp70 juta. Namun, dalam tujuh tahun terakhir, dana milik calon jeaah haji telah diinvestasikan melalui obligasi syariah atau Sukuk melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).
Langkah pemerintah membuat biaya yang harus dikeluarkan calon jemaah haji lebih sedikit. "Itu sekitar Rp70 juta, yang dibayar riil oleh jemaah haji itu sekitar 50 persen, nah karena itu maka investasi harus betul-betul baik," tegas Kalla.
Dalam undang-undang, pengelolaan dana haji harus secara syariah. Pengelolaan dana haji juga harus menguntungkan sehingga pemerintah akan berhati-hati mengelola.
"Pilihannya tidak banyak, tidak mungkin bisa jual beli saham, itu yang dibicarakan tadi. Ya baru tahap awal," ujar Kalla.
medcom.id, Jakarta: Investasi dana haji yang diwacanakan pemerintah menuai kritik berbagai pihak. Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, investasi dana haji bukan demi kepentingan pemerintah.
"Kepentingan jemaah ini. Supaya dapat membayar lebih murah," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa 31 Juli 2017.
Kalla menerima Dewan Pengawas dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Kantor Wakil Presiden. Kalla mendengarkan rencana BPKH dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut.
Kalla menegaskan, pemerintah ingin biaya haji stabil. Pemerintah berencana mengelola dana ongkos haji yang dibayarkan jemaah dengan baik.
Kebijakan tersebut dikeluarkan karena waktu tunggu haji yang mencapai 20 tahun di beberapa daerah Indonesia. Kalla mengatakan, seiring bertambahnya waktu, ongkos haji akan naik dengan segala macam biaya yang mengiringinya.
Pria asal Makassar itu menjelaskan, jika dihitung secara normal, biaya yang dibutuhkan untuk naik haji sekitar Rp70 juta. Namun, dalam tujuh tahun terakhir, dana milik calon jeaah haji telah diinvestasikan melalui obligasi syariah atau Sukuk melalui Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI).
Langkah pemerintah membuat biaya yang harus dikeluarkan calon jemaah haji lebih sedikit. "Itu sekitar Rp70 juta, yang dibayar riil oleh jemaah haji itu sekitar 50 persen, nah karena itu maka investasi harus betul-betul baik," tegas Kalla.
Dalam undang-undang, pengelolaan dana haji harus secara syariah. Pengelolaan dana haji juga harus menguntungkan sehingga pemerintah akan berhati-hati mengelola.
"Pilihannya tidak banyak, tidak mungkin bisa jual beli saham, itu yang dibicarakan tadi. Ya baru tahap awal," ujar Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
