Jakarta: Eksekusi penundaan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengajuan eksekusi tersebut diyakini tak akan dikabulkan.
Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra menyikapi bunyi amar putusan PN Jakpus Nomor 6. Yakni, putusan bersifat serta merta yang artinya harus dijalankan meski ada upaya banding atau kasasi.
"Dalam prosedurnya, putusan serta merta itu baru bisa dijalankan oleh juru sita pengadilan apabila mendapat persetujuan atau penetapan dari ketua pengadilan tinggi," kata Yusril Focus Group Discussion: Pandangan dan Sikap KPU terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2023.
Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyampaikan kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan izin eksekusi karena banyaknya penolakan. Banyak pihak menilai Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai oleh T Oyong bersama H Bakri dan Dominggus Silaban selaku anggota dinilai telah melangkahi konstitusi melalui putusannya.
"Kemungkinan pengadilan tinggi tidak akan mengabulkan, melihat begitu kerasnya penolakan, begitu juga pendapat-pendapat akademisi," ungkap dia.
Yusril juga menyampaikan pihak berkepentingan dapat melakukan perlawanan jika eksekusi ditetapkan. Pihak berkepentingan yang dimaksudnya adalah partai-partai politik yang sudah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
"Dengan eksekusi ini, mereka terdampak karena harus dilakukan penundaan selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id
Jakarta:
Eksekusi penundaan pelaksanaan tahapan
Pemilu 2024 yang dikeluarkan
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus) harus mendapat persetujuan dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Pengajuan eksekusi tersebut diyakini tak akan dikabulkan.
Hal itu disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendra menyikapi bunyi amar putusan PN Jakpus Nomor 6. Yakni, putusan bersifat serta merta yang artinya harus dijalankan meski ada upaya banding atau kasasi.
"Dalam prosedurnya, putusan serta merta itu baru bisa dijalankan oleh juru sita pengadilan apabila mendapat persetujuan atau penetapan dari ketua pengadilan tinggi," kata Yusril Focus Group Discussion: Pandangan dan Sikap
KPU terhadap Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 9 Maret 2023.
Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (
PBB) itu menyampaikan kecil kemungkinan Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan izin eksekusi karena banyaknya penolakan. Banyak pihak menilai Majelis hakim PN Jakarta Pusat yang diketuai oleh T Oyong bersama H Bakri dan Dominggus Silaban selaku anggota dinilai telah melangkahi konstitusi melalui putusannya.
"Kemungkinan pengadilan tinggi tidak akan mengabulkan, melihat begitu kerasnya penolakan, begitu juga pendapat-pendapat akademisi," ungkap dia.
Yusril juga menyampaikan pihak berkepentingan dapat melakukan perlawanan jika eksekusi ditetapkan. Pihak berkepentingan yang dimaksudnya adalah partai-partai politik yang sudah dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024.
"Dengan eksekusi ini, mereka terdampak karena harus dilakukan penundaan selama 2 tahun, 4 bulan, dan 7 hari," ujar dia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
