Jakarta: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Aceh, menuntaskan penyiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan keuangan antardaerah sebesar Rp27 miliar. Sejumlah paket perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih kini dipersiapkan memasuki proses lelang.
Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp25 miliar, Pemerintah Kota Sawahlunto Rp1 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rp1 miliar. Seluruh anggaran diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, Alpahmi, mengatakan persiapan paket pekerjaan telah mencapai 100 persen. Namun, realisasi keuangan masih menunggu pemenuhan persyaratan dari konsultan perencana sebelum proses pekerjaan dilanjutkan.
“Kami sedang melaksanakan persiapan proses lelang, di mana (Detail Engineering Design) DED. Semua paket pekerjaan sudah selesai 100 persen, hanya realisasi keuangannya belum kita tarik menunggu syarat-syarat yang harus dikerjakan oleh konsultan perencana,” kata Alpahmi dalam rapat monitoring dan evaluasi di Pendopo Kabupaten Bener Meriah, dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.
Selain bantuan keuangan antardaerah, Pemkab Bener Meriah menerima bantuan dana otonomi khusus dari Pemerintah Aceh sebesar Rp1,28 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana.
Pemkab Bener Meriah menargetkan penyerapan kedua sumber bantuan tersebut dapat dipacu semaksimal mungkin sebelum akhir Desember 2026. Pemerintah daerah optimistis perbaikan jalan sepanjang satu kilometer dapat diselesaikan sesuai target karena skala pekerjaannya relatif lebih terbatas.
Tantangan lebih besar terdapat pada penanganan jembatan. Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bener Meriah mengalami kerusakan sehingga penyelesaiannya membutuhkan tahapan dan dukungan pembiayaan lebih lanjut.
“Sebab ada 137 jembatan kewenangan kabupaten yang rusak. Kalau jalan kami optimistis bisa selesai cepat sebelum Desember, karena yang rusak cuma 1 kilometer. Tapi kalau jembatan kami enggak yakin selesai semua,” kata Alpahmi.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mendorong Pemkab Bener Meriah segera mengubah kesiapan perencanaan menjadi kontrak, realisasi anggaran, dan pekerjaan fisik. Menurutnya, realisasi bantuan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan dukungan anggaran daerah pada tahap berikutnya.
“Kenapa saya kejar TKD dan (Bantuan Keuangan Khusus) BKK. Karena nanti yang belum kontrak dan belum terealisasi itu kumpul datanya di Kementerian Keuangan. Itu akan menjadi dasar kalau pemda mengajukan anggaran lagi. Bagaimana coba sudah dikasih saja realisasi masih 0,” kata Imran.
Jakarta: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah,
Aceh, menuntaskan penyiapan paket pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang dibiayai melalui bantuan keuangan antardaerah sebesar Rp27 miliar. Sejumlah paket perbaikan jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih kini dipersiapkan memasuki proses lelang.
Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Pematangsiantar sebesar Rp25 miliar, Pemerintah Kota Sawahlunto Rp1 miliar, dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Rp1 miliar. Seluruh anggaran diarahkan untuk memulihkan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bener Meriah, Alpahmi, mengatakan persiapan paket pekerjaan telah mencapai 100 persen. Namun, realisasi keuangan masih menunggu pemenuhan persyaratan dari konsultan perencana sebelum proses pekerjaan dilanjutkan.
“Kami sedang melaksanakan persiapan proses lelang, di mana (Detail Engineering Design) DED. Semua paket pekerjaan sudah selesai 100 persen, hanya realisasi keuangannya belum kita tarik menunggu syarat-syarat yang harus dikerjakan oleh konsultan perencana,” kata Alpahmi dalam rapat monitoring dan evaluasi di Pendopo Kabupaten Bener Meriah, dikutip Kamis, 20 Agustus 2026.
Selain bantuan keuangan antardaerah, Pemkab Bener Meriah menerima bantuan dana otonomi khusus dari Pemerintah Aceh sebesar Rp1,28 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki ruas jalan yang terdampak bencana.
Pemkab Bener Meriah menargetkan penyerapan kedua sumber bantuan tersebut dapat dipacu semaksimal mungkin sebelum akhir Desember 2026. Pemerintah daerah optimistis perbaikan jalan sepanjang satu kilometer dapat diselesaikan sesuai target karena skala pekerjaannya relatif lebih terbatas.
Tantangan lebih besar terdapat pada penanganan jembatan. Berdasarkan pendataan pemerintah daerah, sebanyak 137 jembatan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bener Meriah mengalami kerusakan sehingga penyelesaiannya membutuhkan tahapan dan dukungan pembiayaan lebih lanjut.
“Sebab ada 137 jembatan kewenangan kabupaten yang rusak. Kalau jalan kami optimistis bisa selesai cepat sebelum Desember, karena yang rusak cuma 1 kilometer. Tapi kalau jembatan kami enggak yakin selesai semua,” kata Alpahmi.
Perwakilan Tim Satgas PRR Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mendorong Pemkab Bener Meriah segera mengubah kesiapan perencanaan menjadi kontrak, realisasi anggaran, dan pekerjaan fisik. Menurutnya, realisasi bantuan menjadi salah satu pertimbangan pemerintah pusat ketika mengevaluasi kebutuhan dukungan anggaran daerah pada tahap berikutnya.
“Kenapa saya kejar TKD dan (Bantuan Keuangan Khusus) BKK. Karena nanti yang belum kontrak dan belum terealisasi itu kumpul datanya di Kementerian Keuangan. Itu akan menjadi dasar kalau pemda mengajukan anggaran lagi. Bagaimana coba sudah dikasih saja realisasi masih 0,” kata Imran.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(ANN)
