BPIP Dorong Aktualisasi Pancasila Lewat Kebijakan Publik

Jakarta: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong kebijakan publik menjadi sarana penerapan nilai-nilai Pancasila. Pengambilan kebijakan harus mengamalkan seluruh nilai Pancasila, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. "Peringatan kesaktian Pancasila sebagai momentum bangsa ini mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik agar tujuan kita merdeka mencapai kesejahteraan," kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo, dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Oktober 2020. Seluruh pengamalan itu, kata Benny, perlu dibarengi kedewasaan menyikapi isu-isu sensitif. Mulai dari radikalisme, terorisme, hingga komunisme. "Bangsa ini butuh keluar dari masa lalu dan berani melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa," ujar dia. Baca: Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila Salah satu isu teranyar, yakni komunisme kendati dilarang dalam tap MPRS. Benny menyebut pihak yang mengetahui kebangkitan komunisme perlu segera melaporkan kepada pihak berwajib. Benny mengimbau seluruh elemen bangsa tidak memperuncing perbedaan sejarah. Semua pihak harus fokus memperkuat ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar (UUD) 1945, serta menjaga keutuhan NKRI. "Semua perbedaan pendapat dan persepsi anak-anak bangsa telah menyepakati. Kemudian konsensus itu sifatnya final dan tidak surut dilekang waktu, ataupun menghadapi tantangan dan gangguan apapun," tegas Benny.