medcom.id, Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) tengah membahas revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Diharapkan, pembahasan rampung pada Masa Persidangan IV.
"Kita berusaha bulan ini selesai, dan segera diparipurnakan sebelum penutupan masa sidang mendatang pada akhir April," tegas kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, usai pengesahan jadwal pembahasan Revisi MD3 di Komplek Parlemen, Jakarta.
Pembahasan revisi UU MD3 dilakukan berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Salah satu poin utama pembahasan yaitu penambahan kursi pimpinan DPR.
Politisi dari F-Gerindra itu mangatakan, jumlah pimpinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Sebab, hal itu berada di tangan anggota dewan.
"Ganjil atau genapnya jumlah pimpinan DPR tidak berpengaruh, karena di Pimpinan tidak ada proses pengambilan keputusan. Mereka hanya juru bicara DPR,” ucapnya.
Poin penambahan pimpinan DPR hanyalah bagian kecil dari revisi UU MD3. "Yang lebih penting, bagaimana revisi ini dapat meningkatkan fungsi Badan Legislasi yang juga akan diatur dalam revisi tersebut," kata dia.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo. Ia mengatakan, salah satu tolak ukur kinerja dewan adalah UU yang dihasilkan.
Oleh karena itu, diharapkan melalu revisi UU MD3, kewenangan Baleg untuk melakukan pembahasan maupun penyusunan RUU bisa dikembalikan. Dia meyakini, jika hal itu terwujud bisa memperbaiki capaian legislasi dewan.
"Kalau di Baleg kan anggotanya 75 orang, jadi bisa bentuk minimal tiga panja. Sedangkan komisi hanya 50 orang, artinya hanya ada dua panja. Nah, kalau ini kita optimalkan maka setiap tahun kita bisa menambah capaian legislasi kita," kata Firman.
medcom.id, Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) tengah membahas revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Diharapkan, pembahasan rampung pada Masa Persidangan IV.
"Kita berusaha bulan ini selesai, dan segera diparipurnakan sebelum penutupan masa sidang mendatang pada akhir April," tegas kata Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, usai pengesahan jadwal pembahasan Revisi MD3 di Komplek Parlemen, Jakarta.
Pembahasan revisi UU MD3 dilakukan berdasarkan kesepakatan Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Salah satu poin utama pembahasan yaitu penambahan kursi pimpinan DPR.
Politisi dari F-Gerindra itu mangatakan, jumlah pimpinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Sebab, hal itu berada di tangan anggota dewan.
"Ganjil atau genapnya jumlah pimpinan DPR tidak berpengaruh, karena di Pimpinan tidak ada proses pengambilan keputusan. Mereka hanya juru bicara DPR,” ucapnya.
Poin penambahan pimpinan DPR hanyalah bagian kecil dari revisi UU MD3. "Yang lebih penting, bagaimana revisi ini dapat meningkatkan fungsi Badan Legislasi yang juga akan diatur dalam revisi tersebut," kata dia.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo. Ia mengatakan, salah satu tolak ukur kinerja dewan adalah UU yang dihasilkan.
Oleh karena itu, diharapkan melalu revisi UU MD3, kewenangan Baleg untuk melakukan pembahasan maupun penyusunan RUU bisa dikembalikan. Dia meyakini, jika hal itu terwujud bisa memperbaiki capaian legislasi dewan.
"Kalau di Baleg kan anggotanya 75 orang, jadi bisa bentuk minimal tiga panja. Sedangkan komisi hanya 50 orang, artinya hanya ada dua panja. Nah, kalau ini kita optimalkan maka setiap tahun kita bisa menambah capaian legislasi kita," kata Firman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ROS)
