Jakarta: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Tujuannya untuk memadankan data demi melindungi hutan Indonesia.
Raja Antoni mengatakan sudah mendapat banyak masukan dan data dari BPKP termasuk Jaksa Agung terkait usaha ilegal di dalam kawasan hutan. Ia berharap kerja sama antara BPKP, Kejaksaan Agung dan Kehutanan akan mampu menghadirkan keadilan.
"Di mana bumi, air dan segala di atasnya akan mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat, seperti yang selalu ditegaskan Pak Presiden," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Jumat, 1 November 2024.
“Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku, baik dalam bentuk denda administratif atau tidak patuh dalam hal tersebut bisa kita sita,” katanya Raja Antoni.
Menurut Raja Antoni, pertemuan dengan Jaksa Agung dan BPKP merupakan salah satu bentuk koordinasi guna mengoptimalkan penegakkan hukum atas hutan Indonesia. Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan banyak masukan dan arahan dalam pertemuan tersebut.
Terkait pembentukan satgas sawit, Raja Antoni mengatakan BPKP sedang melakukan perhitungan data untuk kemudian dijadikan acuan bersama untuk memulai langkah penegakan hukum bersama Jaksa Agung.
Termasuk mengenai waktu pembentukan satgas, dia mengaku, tidak dapat memastikan kapan. Namun, Raja Juli Antoni berharap pembentukan Satgas tersebut dapat segera berjalan.
"Saya juga sudah berkomunikasi informal ke Mensesneg," katanya.
Jakarta: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh. Tujuannya untuk memadankan data demi melindungi hutan Indonesia.
Raja Antoni mengatakan sudah mendapat banyak masukan dan data dari BPKP termasuk Jaksa Agung terkait usaha ilegal di dalam kawasan hutan. Ia berharap kerja sama antara BPKP, Kejaksaan Agung dan Kehutanan akan mampu menghadirkan keadilan.
"Di mana bumi, air dan segala di atasnya akan mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat, seperti yang selalu ditegaskan Pak Presiden," kata Raja Antoni dalam keterangannya, Jumat, 1 November 2024.
“Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tindak sesuai hukum yang berlaku, baik dalam bentuk denda administratif atau tidak patuh dalam hal tersebut bisa kita sita,” katanya Raja Antoni.
Menurut Raja Antoni, pertemuan dengan Jaksa Agung dan BPKP merupakan salah satu bentuk koordinasi guna mengoptimalkan penegakkan hukum atas hutan Indonesia. Raja Juli Antoni mengaku mendapatkan banyak masukan dan arahan dalam pertemuan tersebut.
Terkait pembentukan satgas sawit, Raja Antoni mengatakan BPKP sedang melakukan perhitungan data untuk kemudian dijadikan acuan bersama untuk memulai langkah penegakan hukum bersama Jaksa Agung.
Termasuk mengenai waktu pembentukan satgas, dia mengaku, tidak dapat memastikan kapan. Namun, Raja Juli Antoni berharap pembentukan Satgas tersebut dapat segera berjalan.
"Saya juga sudah berkomunikasi informal ke Mensesneg," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
