Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah investasi ke Indonesia. Dia bilang masuknya modal akan sangat membantu pembangunan di Indonesia.
"Buka investasi karena dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) saja tidak cukup," kata Tito di kompleks parlemen, Rabu 6 November 2019.
Tito menyebut Indonesia juga harus memanfaatkan bonus demografi, yaitu besarnya angkatan kerja produktif. Jika gagal, kata dia, bonus demografi bakal menjadi bencana.
"Lapangan kerja tidak ada akhirnya terjadi pengangguran dan kriminalitas," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu menyebut regulasi yang ringkas membuat investor semakin tertarik menaruh dananya di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berencana menyederhanakan 74 undang-undang menjadi dua yang disebut omnibus law.
"Swasta berani investasi karena ada kepastian hukum, lapangan kerja terbuka. Masyarakat senang, kriminalitas kurang, konflik vertikal dan horizontal kurang. negara kita aman," tuturnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya ingin 74 undang-undang disederhanakan. Dia ingin undang-undang yang disatukan menjadi produk legislasi yang harmonis.
Willy menyebut ada sejumlah permasalahan yang perlu disikapi pemerintah terkait wacana omnibus law atau penyatuan undang-undang.
"Masalah omnibus law ini mungkin sekitar 74 undang-undang yang disederhanakan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Politikus NasDem itu menyebut masalah omnibus law bukan sekadar penyederhanaan undang-undang. Namun, undang-undang yang disatukan perlu menjadi produk legislasi yang harmonis.
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian mendukung visi Presiden Joko Widodo untuk mempermudah investasi ke Indonesia. Dia bilang masuknya modal akan sangat membantu pembangunan di Indonesia.
"Buka investasi karena dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) saja tidak cukup," kata Tito di kompleks parlemen, Rabu 6 November 2019.
Tito menyebut Indonesia juga harus memanfaatkan bonus demografi, yaitu besarnya angkatan kerja produktif. Jika gagal, kata dia, bonus demografi bakal menjadi bencana.
"Lapangan kerja tidak ada akhirnya terjadi pengangguran dan kriminalitas," ujar Tito.
Mantan Kapolri itu menyebut regulasi yang ringkas membuat investor semakin tertarik menaruh dananya di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berencana menyederhanakan 74 undang-undang menjadi dua yang disebut omnibus law.
"Swasta berani investasi karena ada kepastian hukum, lapangan kerja terbuka. Masyarakat senang, kriminalitas kurang, konflik vertikal dan horizontal kurang. negara kita aman," tuturnya.
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya ingin 74 undang-undang disederhanakan. Dia ingin undang-undang yang disatukan menjadi produk legislasi yang harmonis.
Willy menyebut ada sejumlah permasalahan yang perlu disikapi pemerintah terkait wacana omnibus law atau penyatuan undang-undang.
"Masalah omnibus law ini mungkin sekitar 74 undang-undang yang disederhanakan," kata Willy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
Politikus NasDem itu menyebut masalah omnibus law bukan sekadar penyederhanaan undang-undang. Namun, undang-undang yang disatukan perlu menjadi produk legislasi yang harmonis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
