medcom.id, Jakarta: Tes keperawanan yang diterapkan untuk calon tentara dan polisi perempuan dituding merendahkan martabat wanita. Tes keperawanan tak berkorelasi langsung dengan tugas pokok TNI dan Polri.
"Apa hubungannya keperawanan seorang calon TNI dan polisi dengan kemampuan menjalankan tugas?" kata Ketua Komnas Perempuan Azriana kepada Metrotvnews.com, Jumat (15/5/2015).
Menurut Azriana, tes keperawanan tak perlu. Kalau benar ada tes semacam itu, tambah dia, TNI dan Polri berlaku diskriminatif kepada kaum hawa.
"Kalau itu benar dan tetap dipertahankan, berarti TNI dan Polri masih memiliki tradisi merendahkan martabat perempuan," terang Azriana.
"Tes dua jari" terhadap perempuan calon tentara dan calon istri tentara sejatinya sudah jadi rahasia umum. Kasus ini meledak baru-baru ini setelah Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan hasil wawancara mereka dengan 11 perempuan.
Hasil wawancara HRW cukup mencengangkan. Ternyata, mereka yang menjalankan tes keperawanan mengaku ujian itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma.
Tes keperawanan dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polri. Pasal 36 menyebutkan calon anggota perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan “obstetrics dan gynaecology” (rahim dan genitalia).
Tes dilakukan pada awal proses seleksi kesehatan sebagai bagian dari pemeriksaan fisik. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) biasa melakukan tes ini di Rumah Sakit Bhayangkara.
medcom.id, Jakarta: Tes keperawanan yang diterapkan untuk calon tentara dan polisi perempuan dituding merendahkan martabat wanita. Tes keperawanan tak berkorelasi langsung dengan tugas pokok TNI dan Polri.
"Apa hubungannya keperawanan seorang calon TNI dan polisi dengan kemampuan menjalankan tugas?" kata Ketua Komnas Perempuan Azriana kepada
Metrotvnews.com, Jumat (15/5/2015).
Menurut Azriana, tes keperawanan tak perlu. Kalau benar ada tes semacam itu, tambah dia, TNI dan Polri berlaku diskriminatif kepada kaum hawa.
"Kalau itu benar dan tetap dipertahankan, berarti TNI dan Polri masih memiliki tradisi merendahkan martabat perempuan," terang Azriana.
"Tes dua jari" terhadap perempuan calon tentara dan calon istri tentara sejatinya sudah jadi rahasia umum. Kasus ini meledak baru-baru ini setelah Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan hasil wawancara mereka dengan 11 perempuan.
Hasil wawancara HRW cukup mencengangkan. Ternyata, mereka yang menjalankan tes keperawanan mengaku ujian itu menyakitkan, memalukan, dan meninggalkan trauma.
Tes keperawanan dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Penerimaan Calon Anggota Polri. Pasal 36 menyebutkan calon anggota perwira perempuan harus menjalani pemeriksaan “obstetrics dan gynaecology” (rahim dan genitalia).
Tes dilakukan pada awal proses seleksi kesehatan sebagai bagian dari pemeriksaan fisik. Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes Polri) biasa melakukan tes ini di Rumah Sakit Bhayangkara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ICH)
