Jakarta: Pemerintah dinilai perlu meningkatkan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap berkembangnya radikalisme dan terorisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan buatan ini ternyata juga dipakai kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya.
"Ini terutama terjadi di media sosial. Kelompok radikal dan para pendukungnya berkembang di sana. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi untuk mengantisipasi itu semua menjadi hal yang paling utama, termasuk dalam tugas-tugas yang sifatnya intelijen," kata pengamat terorisme, Ansyaad Mbai, saat dihubungi, Rabu, 10 Juli 2024.
Menurut dia, selama 14 tahun belakangan, upaya penanggulangan terorisme di Indonesia sudah sangat baik. Fungsi dan tugas bawah tanah atau intelijen dalam penanggulangan terorisme dinilai berjalan efektif, sehingga serangan terbuka aksi terorisme terus menurun.
"Fungsi intelijen dalam penanganan terorisme tentu memegang peran yang sangat penting. Fungsi intelijen itu harus betul-betul akurat dan tidak boleh salah. Dan fungsi itu sudah dijalankan dengan cukup baik," ujar dia.
Dia menyampaikan peran BNPT dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Badan ini memiliki tugas strategis dalam pencegahan hingga kerja sama global.
"Selama ini BNPT punya peran yang sangat penting di semua langkah yang berkaitan dengan upaya menangani terorisme, baik itu berupa pencegahan, penindakan, maupun kerja sama internasional," ujar dia.
Ansyaad mengapresiasi BNPT untuk menanggulangi terorisme selama 14 tahun lembaga itu berdiri. Salah satu keberhasilan tugas itu tergambar dari tidak adanya serangan teroris secara terbuka (zero terrorist attack) di Indonesia sepanjang 2023 hingga Juni 2024.
Ansyaad berharap pemerintah bisa terus meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dalam menghadapi tantangan menangani radikalisme dan terorisme yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi. Dia menekankan jika penanganan radikalisme dan terorisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa dilakukan satu lembaga.
"Upaya melawan radikalisme dan terorisme itu harus menggunakan pendekatan the whole of government approach. Pendekatan yang melibatkan semua lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait," kata Ansyaad.
Jakarta: Pemerintah dinilai perlu meningkatkan upaya antisipasi dan mitigasi terhadap berkembangnya
radikalisme dan
terorisme yang memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau
Artificial Intelligence (AI). Kecerdasan buatan ini ternyata juga dipakai kelompok-kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya.
"Ini terutama terjadi di media sosial. Kelompok radikal dan para pendukungnya berkembang di sana. Oleh karena itu, kemampuan menggunakan teknologi untuk mengantisipasi itu semua menjadi hal yang paling utama, termasuk dalam tugas-tugas yang sifatnya intelijen," kata pengamat terorisme, Ansyaad Mbai, saat dihubungi, Rabu, 10 Juli 2024.
Menurut dia, selama 14 tahun belakangan, upaya penanggulangan terorisme di Indonesia sudah sangat baik. Fungsi dan tugas bawah tanah atau intelijen dalam penanggulangan terorisme dinilai berjalan efektif, sehingga serangan terbuka aksi terorisme terus menurun.
"Fungsi intelijen dalam penanganan terorisme tentu memegang peran yang sangat penting. Fungsi intelijen itu harus betul-betul akurat dan tidak boleh salah. Dan fungsi itu sudah dijalankan dengan cukup baik," ujar dia.
Dia menyampaikan peran BNPT dalam menangani radikalisme dan terorisme di Indonesia tidak dapat dikesampingkan. Badan ini memiliki tugas strategis dalam pencegahan hingga kerja sama global.
"Selama ini BNPT punya peran yang sangat penting di semua langkah yang berkaitan dengan upaya menangani terorisme, baik itu berupa pencegahan, penindakan, maupun kerja sama internasional," ujar dia.
Ansyaad mengapresiasi BNPT untuk menanggulangi terorisme selama 14 tahun lembaga itu berdiri. Salah satu keberhasilan tugas itu tergambar dari tidak adanya serangan teroris secara terbuka (zero terrorist attack) di Indonesia sepanjang 2023 hingga Juni 2024.
Ansyaad berharap pemerintah bisa terus meningkatkan koordinasi antara kementerian/lembaga terkait dalam menghadapi tantangan menangani radikalisme dan terorisme yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi. Dia menekankan jika penanganan radikalisme dan terorisme membutuhkan keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa dilakukan satu lembaga.
"Upaya melawan radikalisme dan terorisme itu harus menggunakan pendekatan the whole of government approach. Pendekatan yang melibatkan semua lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan yang terkait," kata Ansyaad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
