medcom.id, Jakarta: Pemerintah berencana membuat beberapa lembaga baru. Rencana ini dipastikan tidak akan menggunakan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN).
"Enggak pakai APBN kok itu. Itu sudah fungsional," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
Menurut dia, pemerintah hanya menyinkronkan personel tiap kementerian dalam satu kegiatan. Hal ini merupakan bentuk harmonisasi dari kegiatan kementerian.
"Dan membuat kegiatan secara komprehensif," papar dia.
Pemerintah menggodok Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Dewan Kerukunan Nasional (DKN), dan Badan Siber Nasional (Basinas). Lembaga ini punya tugas menangani masalah yang sedang diperhatikan pemerintah.
UKP PIP berfungsi mengembangkan kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat. DKN untuk mengembalikan penyelesaian masalah di masyarakat secara musyawarah mufakat. Sementara itu, Basinas nantinya berfungsi menangani berita bohong alias hoax dan masalah siber lain.
Wiranto belum bisa memastikan kapan lembaga ini diresmikan. "Lagi garap, bentar lagi kok, dan ini harus hati-hati," papar dia.
Sebelumnya, pembentukan badan maupun lembaga baru mendapat reaksi negatif dari beberapa pihak. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Politikus Gerindra itu menyebut, pembentukan lembaga atau badan baru hanya membuang-buang anggaran. Rencana itu pun disebut tak sesuai keinginan awal Presiden Joko Widodo.
Jokowi, kata Fadli, pada awal pemerintahan menginginkan perampingan kementerian/lembaga. Jangan sampai pembentukan badan baru justru kontradiktif dengan tujuan awal pemerintah.
medcom.id, Jakarta: Pemerintah berencana membuat beberapa lembaga baru. Rencana ini dipastikan tidak akan menggunakan anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN).
"Enggak pakai APBN kok itu. Itu sudah fungsional," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2017).
Menurut dia, pemerintah hanya menyinkronkan personel tiap kementerian dalam satu kegiatan. Hal ini merupakan bentuk harmonisasi dari kegiatan kementerian.
"Dan membuat kegiatan secara komprehensif," papar dia.
Pemerintah menggodok Unit Kerja Presiden Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP), Dewan Kerukunan Nasional (DKN), dan Badan Siber Nasional (Basinas). Lembaga ini punya tugas menangani masalah yang sedang diperhatikan pemerintah.
UKP PIP berfungsi mengembangkan kembali nilai-nilai Pancasila di masyarakat. DKN untuk mengembalikan penyelesaian masalah di masyarakat secara musyawarah mufakat. Sementara itu, Basinas nantinya berfungsi menangani berita bohong alias hoax dan masalah siber lain.
Wiranto belum bisa memastikan kapan lembaga ini diresmikan. "Lagi garap, bentar lagi kok, dan ini harus hati-hati," papar dia.
Sebelumnya, pembentukan badan maupun lembaga baru mendapat reaksi negatif dari beberapa pihak. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Politikus Gerindra itu menyebut, pembentukan lembaga atau badan baru hanya membuang-buang anggaran. Rencana itu pun disebut tak sesuai keinginan awal Presiden Joko Widodo.
Jokowi, kata Fadli, pada awal pemerintahan menginginkan perampingan kementerian/lembaga. Jangan sampai pembentukan badan baru justru kontradiktif dengan tujuan awal pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
