Jakarta: Perdebatan tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam hingga kini belum kelar. Masyarakat diharap memberikan pemantauan ketat.
"Tidak boleh ada satu pun klausul yang diajukan justru akan merugikan kita. Saya mengimbau publik untuk mengawal tiap proses perundingan batas ZEE dengan Vietnam," kata anggota DPD Fahira Idris melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Juli 2023.
Fahira meminta konsesi yang dipermasalahkan dijabarkan dengan rinci ke publik. Indonesia tidak boleh merugi atas penetapan batas laut antarnegara itu.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (Koral) meminta pemerintah tidak sembarangan membuat keputusan. Nelayan lokal bakal menjadi pihak yang dirugikan jika Indonesia salah langkah.
"Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi 'residivis' pencurian ikan terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia," ucap Sekretaris Koral Mida Saragih.
Mida menyebut banyak kasus pencurian ikan yang dilakukan nelayan Vietnam di batas laut Indonesia. Di sisi lain, mereka mengeklaim tidak salah karena merasa tidak melewati batas berdasarkan dokumen yang dimilikinya.
Penasehat Senior Think Tank Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Andreas Salim juga meminta pemerintah Indonesia tak kalah dalam merebutkan zona batas perairan dengan Vietnam. Wilayah yang direbutkan merupakan tempat nelayan mencari peruntungan.
"Tindakan Vietnam tidak menunjukkan ketulusan dalam bernegosiasi dan memaksa Indonesia untuk memberi konsesi telah itu merugikan kepentingan Indonesia," ujar Andreas.
Jakarta: Perdebatan tentang
zona ekonomi eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan
Vietnam hingga kini belum kelar. Masyarakat diharap memberikan pemantauan ketat.
"Tidak boleh ada satu pun klausul yang diajukan justru akan merugikan kita. Saya mengimbau publik untuk mengawal tiap proses perundingan batas ZEE dengan Vietnam," kata anggota
DPD Fahira Idris melalui keterangan tertulis, Minggu, 9 Juli 2023.
Fahira meminta konsesi yang dipermasalahkan dijabarkan dengan rinci ke publik.
Indonesia tidak boleh merugi atas penetapan batas laut antarnegara itu.
Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (Koral) meminta pemerintah tidak sembarangan membuat keputusan.
Nelayan lokal bakal menjadi pihak yang dirugikan jika Indonesia salah langkah.
"Terkait dengan sumber daya alam dan sumber daya ikan, Vietnam sudah menjadi 'residivis' pencurian ikan terjaring operasi penangkapan di perairan Indonesia," ucap Sekretaris Koral Mida Saragih.
Mida menyebut banyak kasus pencurian ikan yang dilakukan nelayan Vietnam di batas laut Indonesia. Di sisi lain, mereka mengeklaim tidak salah karena merasa tidak melewati batas berdasarkan dokumen yang dimilikinya.
Penasehat Senior Think Tank Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Andreas Salim juga meminta pemerintah Indonesia tak kalah dalam merebutkan zona batas perairan dengan Vietnam. Wilayah yang direbutkan merupakan tempat nelayan mencari peruntungan.
"Tindakan Vietnam tidak menunjukkan ketulusan dalam bernegosiasi dan memaksa Indonesia untuk memberi konsesi telah itu merugikan kepentingan Indonesia," ujar Andreas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ABK)
