70,46% Anak di Jakpus Divaksin hingga Ultimatum Polri Terkait Kebutuhan Pokok

Jakarta: Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Pusat mencatat ada 29.713 pelajar usia 6-11 tahun yang telah divaksinasi covid-19. Jumlah ini setara dengan 70.46 persen dari target.   Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah II Uripasih mengatakan jumlah anak usia 6-11 atau pelajar kelas 1 sampai 5 sekolah dasar mencapai 42.168 orang. Rinciannya, 33.456 pelajar negeri dan 8.712 pelajar sekolah swasta.    "Termasuk cepat ini para anak usia 6-11 tahun yang telah tervaksinasi. Ini karena orang tua banyak yang mengizinkan anaknya untuk divaksinasi," ucap Uripasih saat diwawancarai di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa 28 Desember 2021.  Baca: 70,46% Anak Usia 6-11 di Jakpus Tervaksinasi Covid-19 Pemberitaan terkait vaksinasi anak-anak di Jakarta Pusat menjadi perhatian pembaca Kanal Nasional Medcom.id pada Rabu, 29 Desember 2021. Selain itu, Informasi terkait optimisme Satuan Tugas Penanganan Covid-19 juga kerap diakses sobat Medcom.id. Juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan 2021 merupakan tahun dengan masa-masa sulit dalam penanganan pandemi covid-19. Ini disebabkan ada dua kali lonjakan kasus akibat tingginya mobilitas masyarakat dampak dari periode libur panjang.   Baca: Polri Ancam Tindak Spekulan Harga Pangan Lonjakan ini berdampak besar terhadap tingginya angka kematian pasien covid-19. Wiku mengatakan saat ini perjuangan menghadapi covid-19 belum selesai meskipun tahun 2021 segera berakhir.   "Perjuangan kita belum berakhir, namun hendaknya kita menyambut tahun baru 2022 dengan doa dan harapan bahwa di tahun mendatang, kasus covid-19 di Indonesia dan dunia dapat semakin terkendali," kata Wiku dilansir dari situs resmi Satgas Covid-19, Rabu, 29 Desember 2021. Informasi terakhir yang kerap dibaca sobat Medcom.id ialah ultimatum Polri kepada pihak-pihak yang memainkan harga kebutuhan pokok. Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri mengancam akan menindak setiap aktivitas yang mempermainkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Pasalnya, tindakan spekulan itu merugikan masyarakat.   "Barang ada, harga juga sesuai aturan, tidak (boleh) ada upaya-upaya melakukan aktivitas spekulasi yang langgar hukum," tegas Karopenmas Divisi Humas Polri Irjen Rusdi Hartono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 29 Desember 2021.   Satgas Pangan Polri, kata Rusdi, masih memantau perkembangan harga kebutuhan pokok. Satuan itu berkerja dengan melibatkan sejumlah instansi. Pemberitaan terkait vaksinasi anak, optimisme Satgas Penanganan Covid-19, dan langkah Polri mengendalikan harga bahan pokok stabil bakal diperbarui. Simak selengkapnya hanya di Kanal Nasional Medcom.id.