Jakarta: Ketua RW 04, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Irwan Kusnadi, ingin pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Sunter tak bersandar nilai jual objek pajak (NJOP). Warga, kata dia, siap menyerahkan lahannya.
"Harus dengan sistem appraisal (penaksiran nilai properti)," kata Irwan Kusnadi kepada Medcom.id di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.
Menurut dia, pada 2014 sebagian lahan sudah dibebaskan. Sekitar 61 bidang tanh diserahkan dengan mengacu pada NJOP.
"Dulu acuannya pada pergub (peraturan gubernur), bahwa tidak bisa dibayarkan secara appraisal, harus menggunakan NJOP, kita deal dengan Pemda (Pemerintah Daerah) waktu itu dan dinaikan Rp1,5 juta daripada NJOP," ungkap dia.
Meski demikian, kata dia, warganya sebenarnya tidak memusingkan ganti rugi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mereka hanya ingin harga yang dipakai masuk akal.
"Pasaran di sini sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta dan masyarakat sudah tidak mempersoalkan (harga), yang penting dibayar dan kita tidak kebanjiran terus," ungkap dia.
Petugas menggunakan alat berat membongkar bangunan semipermanen di pinggiran Kali Sunter, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2019. Foto: MI/Adi Maulana Ibrahim
Saat ini, tinggal tersisa sekitar 21 bidang tanah belum dibebaskan untuk normalisasi Kali Sunter. Wilayah ini meliputi RT 1, 2, 4 dan 7.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan membebaskan lahan di Cipinang Melayu. Pembebasan lahan demi mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Jakarta: Ketua RW 04, Cipinang Melayu, Makasar, Jakarta Timur, Irwan Kusnadi, ingin pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Sunter tak bersandar nilai jual objek pajak (NJOP). Warga, kata dia, siap menyerahkan lahannya.
"Harus dengan sistem
appraisal (penaksiran nilai properti)," kata Irwan Kusnadi kepada
Medcom.id di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.
Menurut dia, pada 2014 sebagian lahan sudah dibebaskan. Sekitar 61 bidang tanh diserahkan dengan mengacu pada NJOP.
"Dulu acuannya pada pergub (peraturan gubernur), bahwa tidak bisa dibayarkan secara
appraisal, harus menggunakan NJOP, kita
deal dengan Pemda (Pemerintah Daerah) waktu itu dan dinaikan Rp1,5 juta daripada NJOP," ungkap dia.
Meski demikian, kata dia, warganya sebenarnya tidak memusingkan ganti rugi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Mereka hanya ingin harga yang dipakai masuk akal.
"Pasaran di sini sekitar Rp4 juta sampai Rp5 juta dan masyarakat sudah tidak mempersoalkan (harga), yang penting dibayar dan kita tidak
kebanjiran terus," ungkap dia.
Petugas menggunakan alat berat membongkar bangunan semipermanen di pinggiran Kali Sunter, Jakarta Utara, Senin, 18 November 2019. Foto: MI/Adi Maulana Ibrahim
Saat ini, tinggal tersisa sekitar 21 bidang tanah belum dibebaskan untuk normalisasi Kali Sunter. Wilayah ini meliputi RT 1, 2, 4 dan 7.
Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta akan membebaskan lahan di Cipinang Melayu. Pembebasan lahan demi mengatasi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda(OGI)
